NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, H Muhammad Syafrudin (HMS) memimpin Delegasi Gabungan Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Papua New Guinea (PNG) atau Papua Nugini.
HMS yang dikonfirmasi, Selasa (20/6/2023) membenarkan adanya kunjungan kerja tersebut. Menurut Legislator Senayan kelahiran asal Bima itu, bahwa dikesempatan ini pihaknya membahas berbagai hal.
Pertama, ungkap pria yang juga kerap disapa Rudhy Mbojo ini, membahas soal posisi Indonesia yang berdekatan dengan Papua Nugini yaitu Papua atau Irian Jaya. Terutama masalah tingkat keamanan masyarakat kedua belah negara.
Kedua, lanjut HMS, yaitu tentang investasi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Papua Nugini. Karena menurut catatan, beberapa WNI bekerja atau berniaga di Papua Nugini.
Adapun hal ketiga yang dibahas, yaitu ungkap HMS, dalam rangka persiapan kunjungan kerja Presiden RI pada Juli 2023 mendatang. “Insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka layanan terbang langsung ke Papua Nugini melalui Bandara Denpasar Bali-Port Moresby menggunakan maskapai Airlines Citilink,” katanya.
“Jadi ada beberapa hal yang sempat kita diskusikan dengan Parlemen Papua Nugini. Dan kami sudah sampaikan draft kerjasama tersebut ketika berlangsung beberapa waktu lalu. Harapannya agar pada kerjasama ini dapat direalisasikan, sehingga dapat keuntungan bagi kedua negara baik Indonesia maupun Papua Nugini,” imbuhnya.
Dalam kunjungan kerja ini, HMS juga didampingi langsung oleh Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia yaitu Mr Simon. Anggota DPR RI tiga periode itu juga menjelaskan, dalam bahasan berbagai hal itu, adapun yang menjadi prioritas, yakni soal bagaimana tingkat keamanan.
“Saat kunjungan kerja kami juga didampingi oleh Duta Besar Indonesia di Papua Nugini Bapak Andriana Supandi ada beberapa bahasan itu sama apa yang disampaikan oleh Parlemen Papua Nugini yakni tingkat keamanan dan investasi yang dilakukan oleh masyakarat Indonesia di Papua Nugini,” ungkapnya lagi.
“Hal-hal tersebut juga menjadi catatan yang kami sampaikan kepada Parlemen di Papua Nugini agar bisa menjadi suatu kongkrit kerjasama antara kedua negara (Indonesia dan Papua Nugini),” demikian politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menambahkan. (red)
