NUSRAMEDIA.COM — Melalui juru bicara Syukri HS Ama, Fraksi Golkar DPRD Sumbawa menyampaikan enam catatan krusial yang perlu menjadi perhatian serius Pemkab Sumbawa diantaranya Ketimpangan Program dan Realitas Birokrasi dalam sdiang paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.
Dikatakan, meskipun RPJMD menggaungkan transformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Fraksi Golkar mempertanyakan kesiapan teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut belum memiliki jaringan internet stabil, apalagi SDM digital yang memadai.
“Jangan sampai semangat reformasi birokrasi justru menjadi beban administrasi baru tanpa peningkatan pelayanan publik yang nyata,” tegas Juber Fraksi Golkar. Mereka juga menyoroti target Indeks TIK yang masih tergolong rendah. Kemudian lanjutnya, terhadap Program Prioritas Pendidikan Belum Menyentuh Akar Masalah: Strategi sekolah tuntas 12 tahun dan beasiswa untuk tidak mampu diapresiasi, namun porsi beasiswa yang hanya 0,11% pada 2024 dan ditargetkan naik menjadi 0,42% pada 2029 dinilai sangat kecil dan tidak menjadi solusi struktural untuk menurunkan angka putus sekolah.
Fraksi Golkar menyebutnya “sama sekali belum menjawab akar masalah.” Hal ketiga lanjut Syukri terkait cakupan beasiswa Elitis. Pemberian beasiswa kedokteran dan farmasi dianggap elitis, padahal kebutuhan SDM lokal juga mendesak di sektor teknis seperti guru vokasional, pertanian, perikanan, pertambangan, dan manufaktur ringan. Fraksi Golkar berharap cakupan beasiswa diperluas pada sektor-sektor high impact dan memiliki time-to-benefit yang cepat.
Kemudian Isu Lingkungan disebut belum diungkap menyeluruh. Isu lingkungan dalam RPJMD dianggap masih bersifat teknokratis dan programatik, hanya fokus pada ruang terbuka hijau, tata ruang, dan sanitasi. Fraksi Golkar menyoroti masalah serius di lapangan seperti degradasi lahan pasca-tambang, konflik ruang tambak, serta krisis air bersih yang belum tertangani secara struktural. Mereka mendesak pembahasan spesifik tentang degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), deforestasi wilayah hulu, serta masalah sampah plastik dan limbah tambak.
Selanjutnya, Target Pertumbuhan Ekonomi Ambisius, Ekosistem Investasi Belum Siap. Target pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun dinilai terlalu ambisius jika tidak dibarengi pembenahan ekosistem investasi. Fraksi Golkar belum melihat strategi jelas untuk penataan kawasan industri, penyelarasan tata ruang dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi. Mereka juga mempertanyakan realisme target lonjakan sektor industri tanpa basis ekonomi yang kuat dan reformasi struktural.
Ketimpangan Sosial Belum Tertangani Menyeluruh juga menjadi sorotan. Penurunan kemiskinan sebesar 0,87% per tahun dianggap baik, namun pendekatan dalam RPJMD masih cenderung simtomatik dan jangka pendek (BLT, JKN). Fraksi Golkar menekankan pentingnya analisis penyebab kemiskinan secara spesifik dan klasifikasi terukur untuk memetakan solusi yang lebih efektif. Target penurunan Gini Ratio juga dinilai belum jelas bagaimana distribusi bansos akan diperbaiki secara spasial. Terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang ditargetkan turun drastis, Fraksi Golkar meminta proyeksi sektor kerja baru yang akan menciptakan lapangan kerja. (red)
