NUSRAMEDIA.COM — DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Komisi II menggelar hearing/konsultasi terkait pengairan wilayah orong masin Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir. Pertemuan yang dilaksanakan belum lama ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa.
Kemudian Camat Moyo Hilir, Kepala Desa Moyo Mekar, BWS perwakilan NTB dan Sumbawa Besar, Kepala OP 4 Sumbawa BBWS NNT I, Kepala PPK IRWA 2 BBWS NT I, Direktur PT. ARYAGRAHA PUTRATAMA, Ketua IP3A Batu Bulan, Kepala OPTV Batu Bulan, Kepala KUPT Batu Bulan, Kepala UPT Irigasi Rawa II dan Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air NTB (FKP3A NTB).
Rapat dipimpin oleh Pimpinan Komisi II I Nyoman Wisma,S.IP didampingi Wakil Ketua Muhammad Tahir,SH, dan Anggota Ridwan,SP.,M.Si, H. Andi Mappeleppui, Ademudhita Noorsyamsu,S.AP. Turut hadir dari Komisi III DRPD Kabupaten Sumbawa Saipul Arif. Dalam pertemuan itu, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Unter Samoko Desa Moyo Mekar Ridwan memaparkan kekecewaan mendalam atas kegagalan panen tahun lalu dan janji yang tidak ditepati.
Ia menyebutkan bahwa meskipun telah ada kesepakatan distribusi air dari Bendungan Batu Bulan, air tidak kunjung sampai ke lahan petani. “Yang jadi masalah airnya banyak, tidak nyampe di petani,” tegasnya. Ia menyalahkan beberapa masalah teknis, seperti pengerukan sedimentasi yang tidak dilaksanakan dan keberadaan “pelompong liar” atau lubang ilegal yang menghancurkan saluran air.
Senada dengan itu, Kepala Desa Moyo Mekar Saghiruddin menyampaikan protes keras dan emosional. Ia menggambarkan kondisi petani yang “lapar” dan tidak bisa bekerja. “Tolonglah, sebenarnya saya tadi malam tidak bisa tidur,” ungkapnya, mengancam akan kembali menutup pintu air jika tuntutan petani diabaikan, yang dapat memicu perkelahian sesama petani.
Atas hal ini Camat Moyo hilir mengakui bahwa sebelumnya pernah dilakukan pertemuan dengan para pihak yakni KUPT Pengairan Batu Bulan, P3A dan petani Orong Masin dan salah satu kendala yang menjadi terhambatnya penyaluran air adalah pelaksanaan project pengerukan sedimentasi yang molor.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPT Pengairan Bendungan Batu Bulan (PB3) Syafruddin mengakui adanya kendala di lapangan. Mereka menjelaskan bahwa proyek pengerukan sedimentasi yang dijadwalkan di titik BKI 13 hingga BKI 17 mengalami keterlambatan. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 50 titik “pelompong liar” yang menyebabkan air berkurang drastis di hilir.
Atas permasalahan ini perwakilan OP 4 dan IRWA II menyanggupi untuk melakukan pemantauan dan pengawalan ketat agar proyek berjalan cepat sehingga air dapat kembali mengalir ke lokasi persawahan orong Masin. ” Selepas ini kami mengintruksikan kepada Operator Pelaksana (OP) untuk bekerja cepat sehingga selambatnya esok Rabu air sudah bisa didistribusikan menuju lokasi persawahan,” jelasnya.
Setelah menerima sejumlah masukan dan permintaan, Komisi II DPRD Sumbawa memutuskan sejumlah rekomendasi, diantaranya meminta kepada UPT Pengairan Batu Bulan (BB) segera lakukan pengairan di wilayah Orong Masin Desa Moyo Mekar. Pastikan air dari Bendungan Batu Bulan sampai ke sawah petani Orong Masin tercukupi hingga tidak gagal panen.
Kemudian terhadap proyek pengerukan sedimentasi yang saat ini sedang dikerjakan di BKI 13 & BKI 17 diminta untuk dipercepat dan diawasi secara intens sehingga air dapat sampai dengan segera, paling lambat hari Rabu 13 Agustus 2025 (sesuai dengan janji pelaksana proyek).
Selain itu, Komisi II DPRD Sumbawa juga meminta untuk dikerahkan Tim Gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, UPT Pengairan Batu Bulan, GP3A, OP4 IP3A, P3A bersama Babinsa dan Babinkabtibmas, BWS, Desa Moyo Mekar untuk melakukan monitoring langsung di lapangan, termasuk melibatkan desa lainnya yang dilewati jaringan sekunder kiri Bendungan Batu Bulan. (red)
