NUSRAMEDIA.COM — Kondisi gedung kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terlihat cukup memprihatinkan. Akibat aksi demonstrasi yang sempat berakhir ricuh itu, membuat kantor para wakil rakyat di Udayana rusak parah.
Betapa tidak, usai dilalap ‘si jago merah’ menyisakan puing-puing, tempat berkantornya para dewan NTB kini sudah tidak ada lagi. Bahkan seluruh aktivitas kedewanan kini tidak bisa lagi dilakukan di kantor tersebut.
Meski demikian, para anggota DPRD Provinsi NTB tetap menyatakan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas konstitusional meski tanpa gedung atau kantor resmi. Setelah sejumlah anggota dewan, kini giliran Fraksi Gerindra DPRD NTB angkat suara.
FRAKSI GERINDRA NTB SIAP ‘WORK FROM ANYWHERE’
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto menyatakan kesiapan tetap bekerja dimana dan dari mana saja. Ini demi menjaga tugas dan fungsi pokok lembaga legislatif. “Kami Fraksi Gerindra siap bekerja dan ngantor dimana saja,” tegasnya.
“Mau (bekerja/ngantor) di lapangan, di tenda atau lainnya, yang pasti kami siap ‘work from anywhere’. Yang penting fungsi (kelembagaan) tetap berjalan dan aspirasi masyarakat tetap tersalurkan,” sambung pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB tersebut.
Menurut Legislator Udayana jebolan asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Lombok Barat-Lombok Utara itu, bahwa pola fleksibilitas itu merupakan bentuk tanggungjawab moral para wakil rakyat terhadap masyarakat NTB.
APRESIASI ITIKAD BAIK GUBERNUR NTB
Disisi lain, Sudirsah Sujanto juga mengapresiasi itikad baik Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang telah memberikan ruang kantor sementara bagi para wakil rakyat NTB di lingkup kantor gubernuran.
Menurut dia, dengan itikad baik itu secara tidak langsung Gubernur Iqbal telah menunjukkan kerendahan hatinya sebagai seorang pemimpin. Sehingga kesan baik antara eksekutif-legislatif jadi nampak terlihat jelas.
Kantor sementara yang digunakan saat ini dilingkup gubernuran itupun disambut baik pihaknya. Ini sambil menunggu proses pembangunan kembali kantor DPRD NTB.
“Tentu ini ajakan yang bagus (berkantor dilingkup gubernuran), sambil menunggu proses pembangunan kembali kantor DPRD NTB,” kata pria yang Ketua Bidang OKK DPD Partai Gerindra NTB tersebut.
“Dan juga tidak ada lagi istilah kantor barat dan kantor timur, dan sekarang bisa berada disatu kantor untuk berdiskusi tentang kepentingan rakyat dan pembangunan NTB,” sambung Sudirsah Sujanto.
PEMBANGUNAN KANTOR DPRD NTB MASIH TUNGGU PENILAIAN TIM AHLI
Lebih jauh disampaikan Sudirsah Sujanto, bahwa untuk proses perbaikan atau pembangunan Kantor DPRD Provinsi NTB masih menunggu hasil penilaian atau kajian tim ahli terlebih dahulu.
“Kita masih tunggu (hasil penilaian) tim ahli dulu. Untuk sumber anggaran, infonya menggunakan dana APBN. Dan Pemprov diminta menyiapkan DID (Dana Insentif Daerah),” pungkasnya. (red)
