NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menekankan pentingnya penyusunan APBD Tahun 2026 yang efektif, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Penegasan tersebut disampaikan oleh orang nomor dua di NTB itu tepatnya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB ke-I yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada Senin (24/11/2025).
“APBD 2026 harus benar-benar membawa keberpihakan dan kemanfaatan bagi masyarakat NTB,” tegas Ummi Dinda kerap Wagub NTB itu disapa. Dalam rapat tersebut, Umi Dinda menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah teknis.
Ini untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan konsisten dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Ia menuturkan bahwa fokus utama dalam APBD 2026 diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan ekstrem serta penguatan ketahanan pangan.
“Penguatan ketahanan pangan harus terus dipacu agar NTB dapat menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem industri berbasis agro-maritim, serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata.
Menurutnya, potensi geografis dan kekayaan wisata NTB harus dikelola secara terukur agar mampu bersaing dengan destinasi internasional. “Pariwisata NTB harus dapat bersaing dengan destinasi internasional melalui peningkatan fasilitas dan kemudahan akses,” tambahnya.
Dalam pemaparan mengenai postur APBD 2026, Wagub menyampaikan bahwa pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp5,64 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp5,75 triliun. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Langkah ini dinilai realistis agar belanja pemerintah tetap berfokus pada sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ummi Dinda berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang kuat.
Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB. “Semoga APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk mengantarkan NTB menuju daerah yang lebih makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda didamping para Wakil Ketua DPRD setempat, Lalu Wirajaya, Muzihir dan Yek Agil. Nampak pula hadir, Pj Sekda NTB Lalu Moh Faozal dan Forkopimda dan lainnya. (*)
