NUSRAMEDIA.COM — Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan I-2026 tercatat mencapai 13,64 persen secara tahunan. Lonjakan tersebut didorong kuat oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan peningkatan ekspor daerah.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang dirilis 5 Mei 2026, sektor industri pengolahan tumbuh hingga 60,25 persen, terutama karena aktivitas pengolahan logam dasar atau smelter.
Sementara sektor pertambangan tumbuh 31,80 persen dan jasa keuangan meningkat 13,48 persen. Nilai ekspor NTB juga melonjak tajam dari USD 17,45 juta menjadi USD 707,92 juta.
Selain itu, sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan dengan meningkatnya jumlah tamu hotel sebesar 27,32 persen dan penumpang angkutan udara sebesar 21,28 persen.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, mengapresiasi capaian tersebut. Ia justru menilai capaian itu merupakan momentum penting bagi transformasi ekonomi daerah.
Namun Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu mengingatkan bahwa, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dipahami sebagai kenaikan angka statistik semata.
“Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pembangunan yang sesungguhnya harus dirasakan masyarakat,” kata Sambirang Ahmadi dalam keterangannya, Kamis (14/05/2026).
“Ukurannya bukan hanya angka PDRB, melainkan apakah masyarakat hidup lebih kuat, lebih bermartabat, dan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik,” sambung politisi PKS tersebut di Mataram.
Menurutnya, konsep pembangunan harus dilihat melalui tiga aspek utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan harkat dan martabat warga, serta perluasan kesempatan hidup melalui pendidikan dan pekerjaan.
Ia menjelaskan, sektor pertanian NTB sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Produksi padi Triwulan I-2026 diperkirakan mencapai 577,24 ribu ton gabah kering giling (GKG), meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 313,58 ribu ton GKG.
Namun, Dewan Sambirang Ahmadi mengingatkan bahwa pembangunan pangan tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi semata. “Ketahanan pangan harus benar-benar sampai pada kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang layak, murah, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD NTB itu menilai pertumbuhan industri pengolahan yang tinggi belum sepenuhnya terkoneksi dengan transformasi tenaga kerja lokal.
Data BPS menunjukkan distribusi tenaga kerja terbesar di NTB masih berada pada sektor pertanian sebesar 32,86 persen dan perdagangan sebesar 20,09 persen. Sementara sektor industri baru menyerap sekitar 9,05 persen tenaga kerja.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya menjadikan NTB sebagai lokasi tambang dan smelter, tetapi juga mempercepat pembangunan industri turunan.
“NTB harus mulai menyiapkan industri kabel tembaga, komponen listrik, logam dasar lanjutan, jasa teknik, logistik industri, sampai UMKM pendukung rantai pasok. Kalau tidak, nilai tambah ekonominya akan dinikmati daerah lain,” katanya.
Selain itu, Sambirang juga menyoroti kualitas sumber daya manusia di NTB. Berdasarkan data BPS, sebanyak 70,49 persen tenaga kerja NTB masih bekerja di sektor informal.
Persentase pekerja penuh turun menjadi 54,45 persen, sedangkan pekerja paruh waktu meningkat menjadi 35,92 persen. Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah juga masih mencapai 38,03 persen.
Bahkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat berasal dari lulusan SMK sebesar 5,95 persen. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi industri harus berjalan beriringan.
Yakni dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri, dan sertifikasi keterampilan. “Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi, tetapi masyarakat lokal tidak siap mengambil peluang yang ada,” katanya.
Ia pun meminta pemerintah daerah mengarahkan APBD secara lebih produktif untuk memperkuat sektor pangan, UMKM, industri padat karya, agroindustri, hingga digitalisasi ekonomi rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan berbicara soal besarnya angka ekonomi, sedangkan pembangunan berbicara tentang kualitas hidup manusia,” pungkas Sambirang. (*)
