NUSRAMEDIA.COM — Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, guna mempelajari sistem pendidikan, khususnya pola penerimaan peserta didik baru (PPDB), agar pelaksanaannya di NTB dapat berjalan lebih tertata, adil, dan minim polemik.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Selamet, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menggali berbagai kebijakan pendidikan yang dinilai berhasil diterapkan di Jawa Timur, terutama dalam mengatur sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA.
“Kami banyak belajar di sini, terutama terkait sistem penerimaan siswa baru di SMA. Setiap tahun biasanya selalu muncul persoalan saat PPDB, sehingga kami ingin mempelajari bagaimana Jawa Timur mengatur sistemnya agar lebih seimbang dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Made Selamet, Kamis (14/05/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPRD NTB melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan serta DPRD Jawa Timur. Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengaturan jalur penerimaan siswa, mulai dari jalur domisili, prestasi hingga afirmasi.
Menurut Made, keseimbangan kuota pada setiap jalur menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. “Kebijakan pemerintah di sini cukup baik karena mampu menyeimbangkan berbagai sistem penerimaan, baik afirmasi, prestasi maupun domisili. Ini yang sedang kami koordinasikan juga dengan Dinas Pendidikan di NTB,” katanya.
Politisi PDIP NTB itu juga menyoroti pentingnya membangun komitmen bersama antara DPRD dan Dinas Pendidikan untuk meminimalisasi praktik titipan siswa yang kerap menjadi persoalan setiap musim penerimaan murid baru.
“Kadang-kadang Dewan sendiri juga membuat situasi menjadi rumit karena adanya titipan. Nah sekarang bagaimana mulai meminimalisasi hal seperti itu. Harus ada kesepahaman antara Dewan dan Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Selain sistem PPDB, Komisi V DPRD NTB turut mempelajari strategi pemerataan kualitas sekolah di Jawa Timur. Menurutnya, pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan menjadi faktor penting untuk mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit tertentu.
“Kita belajar bagaimana sekolah-sekolah di Jawa Timur didukung fasilitas dan sarana yang lebih merata sehingga tidak semua masyarakat hanya mengejar sekolah tertentu,” ujarnya.
Tak hanya itu, kunjungan kerja tersebut juga menyoroti pengembangan pendidikan vokasi atau SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Made Selamet menilai pola koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja di Jawa Timur patut dicontoh, terutama dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“SMK jangan sampai justru menciptakan pengangguran. Di sini jurusan dibuka berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, seperti pariwisata dan IT yang memang sedang banyak dibutuhkan,” jelasnya. Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjadi referensi penting bagi NTB dalam menyusun kebijakan pendidikan vokasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan potensi daerah. “Yang baik-baik dari sini tentu akan kami pelajari untuk diterapkan di NTB,” pungkasnya. (*)
