NUSRAMEDIA.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari capaian administratif maupun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Sawitra, menyampaikan apresiasi atas capaian WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Namun, ia mengingatkan bahwa WTP hanya menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.
“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperkuat UMKM, memperbaiki jalan desa dan irigasi, serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan,” tegasnya.
Soroti PAD dan SILPA Rp201 Miliar
Dalam pandangan fraksi, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,374 triliun atau 101,28 persen dari target. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja positif dalam optimalisasi pendapatan.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menilai struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diperkuat, terutama melalui pengembangan sektor produktif baru, optimalisasi aset daerah, serta penerapan digitalisasi dalam pelayanan pajak dan retribusi.
Fraksi juga memberikan perhatian serius terhadap nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp201,68 miliar. Menurut I Ketut Sawitra, besarnya SILPA menunjukkan masih adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal.
“Di satu sisi terdapat anggaran yang belum terserap, sementara masyarakat masih membutuhkan pembangunan jalan, irigasi, air bersih, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta dukungan bagi petani,” ujarnya.
Dorong Pengelolaan Kekayaan Alam Lebih Optimal
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti belum maksimalnya kontribusi sektor kekayaan alam terhadap pendapatan daerah.
Menurut fraksi, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam kemampuan fiskal daerah. “Jangan sampai tanah Sumbawa kaya, tetapi kas daerah tetap miskin,” tegas I Ketut Sawitra.
Fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, memastikan seluruh kewajiban pajak dan retribusi terpenuhi, serta mengoptimalkan dana bagi hasil sesuai aturan yang berlaku.
Infrastruktur Dasar dan Pertanian Jadi Perhatian
Dalam sektor pembangunan dasar, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten, jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung, air bersih, dan sanitasi.
Sementara untuk sektor pertanian, fraksi mendorong rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang tepat sasaran, penguatan penyuluh pertanian, serta perlindungan harga hasil panen.
Fraksi bahkan mengusulkan adanya indikator pembangunan baru, yakni persentase jalan usaha tani mantap dan persentase jaringan irigasi mantap.
“Indikator tersebut lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dibanding hanya mengejar angka pembangunan fisik,” kata Sawitra.
Dorong Hilirisasi Produk Lokal dan Penguatan UMKM
Selain sektor infrastruktur dan pertanian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan hilirisasi produk lokal agar nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah.
Fraksi meminta pemerintah membangun industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan, seperti jagung, padi, susu, daging, hasil perikanan, serta berbagai komoditas unggulan Sumbawa.
Di sektor UMKM, fraksi meminta pemerintah memperluas akses permodalan, meningkatkan pelatihan usaha, memperkuat pemasaran digital, serta memastikan produk lokal mampu masuk ke jaringan perdagangan modern.
Fraksi juga meminta evaluasi terhadap perkembangan minimarket modern dan penataan zonasi agar tidak mematikan usaha kecil masyarakat.
BUMD Diminta Lebih Produktif
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
“BUMD tidak boleh hanya menjadi tempat menghabiskan penyertaan modal. BUMD harus mampu menghasilkan laba, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Sawitra. Fraksi meminta dilakukan audit kinerja seluruh BUMD serta penyusunan roadmap bisnis yang lebih profesional.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas I Ketut Sawitra.
Sidang paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya. (*)
