NUSRAMEDIA.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesamsatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kunjungan Kasubbid PKB dan BBNKB bersama Kasi STNK dan tim ke Drive Thru Sepapan untuk mengevaluasi peningkatan layanan menjadi Samsat Pembantu.
Kunjungan tersebut turut melibatkan Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Timur, Kepala UPTD UPPRD Wilayah III beserta jajaran. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan rencana pembangunan Samsat Pembantu Sepapan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Samsat Pembantu Sepapan Dinilai Berpotensi Permudah Layanan
Sekretaris Bapenda Provinsi NTB, M Zuhudy Kadran, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Samsat Pembantu Sepapan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesamsatan bagi masyarakat.
“Dengan luas lahan sekitar 10 are dan jarak yang cukup jauh menuju Samsat Induk, keberadaan Samsat Pembantu Sepapan dinilai berpotensi mempermudah masyarakat,” ungkapnya.
Pangkas Waktu Tunggu Pengurusan Administrasi Kendaraan
Menurut Zuhudy Kadran, keberadaan Samsat Pembantu Sepapan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan, terutama pengesahan dan penggantian STNK lima tahunan.
“Terutama dalam mengurus administrasi kendaraan, khususnya pengesahan dan penggantian STNK lima tahunan, sekaligus mengurangi waktu tunggu pelayanan,” tambah Sekban Zuhudy Kadran.
Usulan Pembangunan Dibahas untuk RAPBD 2027
Dalam diskusi tersebut, Kasi STNK bersama Kasubbid PKB dan BBNKB turut memberikan masukan terkait sketsa bangunan yang direncanakan untuk diusulkan dalam RAPBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan ini menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi dalam mendorong pengembangan fasilitas kesamsatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
Perkuat Kualitas Pelayanan Publik di NTB
Melalui koordinasi tersebut, Bapenda Provinsi NTB mendorong pengembangan fasilitas kesamsatan yang lebih mudah diakses, efektif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.
“Melalui koordinasi lintas instansi ini, kami mendorong pengembangan fasilitas kesamsatan yang lebih mudah dijangkau, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di NTB,” pungkasnya. (*)
