Anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Abdul Hadi. (Ist)
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Abdul Hadi. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) didorong agar segera bersikap. Terutama dalam menyikapi persoalan mahalnya harga tiket pesawat.

Terlebih lagi, masih terbatasnya konektivitas menuju NTB. Hal ini, dinilai anggota DPRD Provinsi NTB, H. Abdul Hadi sudah cukup lama dikeluhkan.

Karena, kata dia, harga tiket pesawat yang tinggi berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke NTB sebagai salah satu tujuan destinasi wisata masih rendah.

Karena itu, pria yang duduk di Komisi II DPRD NTB itu mendorong pemerintah daerah mengambil tindakan untuk menekan melambungnya tiket pesawat tersebut.

Baca Juga:  Kado Hijau Bank NTB Syariah untuk Milad ke-67 Sumbawa

Jika tidak, kondisi tersebut bisa menggangu industri pariwisata NTB yang sedang bangkit. Terlebih Lombok-NTB sendiri menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia dengan kehadiran Mandalika.

Sehingga, DPSP menjadi fokus pemerintah. Menurut dia, seharusnya ada insentif penerbangan berupa harga tiket yang lebih kompetitif. “Ini bagian yang memang harus kita dorong,” ujarnya.

“Kita minta pemerintah daerah agar terus membangun komunikasi dengan maskapai penerbangan. Kita meminta kepala dinas untuk mengawali,” sambung Abdul Hadi, Senin (13/05/2024).

Hadi mengakui memang mahalnya harga tiket pesawat ini berlaku hukum pasar yakni tingginya permintaan dari penawaran. Misalnya dalam konteks NTB yang banyak menggelar event internasional.

Baca Juga:  Realisasi Investasi NTB 2025 Lampaui Target Nasional

Maka, lanjut dia, tentu membuat tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju NTB. Termasuk juga harga avtur yang mengalami kenaikan menjadi penyebab tiket pesawat mahal.

Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan ditambahnya jumlah penerbangan. Maka untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan komunikasi lintas sektoral.

“Karena itu menjadi kewenangan pemerintah, perlu ada komunikasi lintas sektoral antara BUMN, Kementerian Perhubungan dengan penyedia penerbangan dalam hal ini Angkasa Pura,” sarannya.

Politisi PKS ini menilai bahwa mahalnya harga tiket penerbangan ini hampir merata secara nasional. Namun kondisinya tidak di negara-negara lainnya, misalnya saja di negara jiran Malaysia.

Baca Juga:  Bank NTB Syariah Perluas Digitalisasi Pasar

Disana tiket penerbangan domestik hampir stabil dan cenderung murah, sehingga perekonomian dan arus wisatawan menggeliat sangat bagus. Hal itulah yang seharusnya bisa diterapkan di dalam negeri.

Terutama ke NTB sebagai daerah pariwisata unggulan yang memiliki berbagai potensi keindahan alam atau destinasinya. Dengan harapan, kunjungan wisatawan ke NTB dapat terus meningkat lebih baik. (red)