NUSRAMEDIA.COM — Sejumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kini kembali angkat bicara. Mereka menyoroti soal rencana renovasi Kantor Gubernur NTB yang akan memasuki tahap pelelangan ini.
Kini giliran anggota DPRD NTB jebolan dari Dapil NTB VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) yakni Akhdiansyah. Menurut dia, rencana renovasi Kantor Gubernur itu tidak bersifat urgent. Karena dia menilai kantor gubernur masih bagus dan layak.
Oleh karenanya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menganggap rencana renovasi dengan anggaran sekitar Rp40 miliar itu terkesan sangat mubazir. “Kita anggap mubazir,” tegas pria yang kerap disapa Guru To’i ini, Kamis (06/06/2024).
Akhdiansyah pun mengaku, bahwa sedari awal adanya rencana renovasi ini, pihaknya kurang setuju. Dan kalaupun harus diperuntukkan untuk kantor gubernur, ia justru lebih menyarankan agar kantor gubernur itu dapat dibangun di Pulau Sumbawa.
Pengusulan yang disampaikan oleh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD NTB itu, bukan tanpa alasan. “Saya dari dulu ngusul, kantor gubernur itu dibangun di Pulau Sumbawa. Karena (Pulau Sumbawa) itu lebih butuh,” ujarnya.
Menurut dia, apabila kantor gubernuran juga dibangun di Pulau Sumbawa maka akan berdampak baik. Sehingga tidak ada lagi kesan-kesan negatif. Terutama soal kesan masih adanya ketimpangan. “Saya lebih setuju gitu (Bangun Kantor Gubernur NTB di Pulau Sumbawa),” tuturnya.
Anggota Komisi II DPRD NTB ini juga memberikan beberapa pandangan lebih spesifik terkait usulannya tersebut. Pertama, kata Akhdiansyah, akan terciptanya kesan pemerataan pembangunan. “Karena ketika ada kantor disana, pemerintah justru terkesan hadir lebih dekat dengan rakyatnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, adapun pointer kedua. Dikatakan pria yang juga akrab disapa Yongki itu, kehadiran kantor gubernur di Pulau Sumbawa justru akan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. “Terutama dalam mempercepat proses administratif,” paparnya.
“Nah, yang ketiga akam terciptanya faktor keadilan, bahwa Pemprov (Pemerintah Provinsi NTB) hadir di Pulau Sumbawa,” sambung Akhdiansyah lagi. Diakui Akhdiansyah, bahwa dirinya menyampaikan penolakkan namun memberikan solusi.
“Saya tolak (rencana renovasi kantor gubernur) tapi saya kasi solusi (pandangan). Karena kalau saya pikir, dengan setengahnya anggaran (Rp40 miliar) itu sudau cukup untuk bangun (kantor gubernuran di Pulau Sumbawa). Karena saya pikir, kantor itu masih layak, kecuali tidak refresentatif lagi,” pungkas Akhdiansyah.
TERKESAN DIPAKSAKAN
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmuzi juga menyampaikan hal senada dengan Akhdiansyah. Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, rencana renovasi itu dinilai terkesan sangat dipaksakan. Terlebih renovasi itu menelan anggaran cukup besar, yaitu Rp40 miliar.
Apalagi renovasi Kantor Gubernur NTB itu dinilai tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. “Terkesan dipaksakan,” ujar Ruslan Turmuzi, Selasa (04/06/2024) lalu. Selain dipaksakan, dia juga menilai adanya kesan bahwa renovasi Kantor Gubernur NTB itu harus terburu-buru dikerjakan tahun ini.
Dikatakannya, hanya karena untuk mengejar legacy atau warisan, bahwa renovasi bangunan tersebut berhasil dibangun di era Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Ruslan tidak menampik bahwa renovasi Kantor Gubernur NTB sudah mendapatkan persetujuan DPRD.
Meski demikian, dia menegaskan, bahsa sedari awal dirinya tidak pernah menyetujui rencana tersebut. “Secara lembaga DPRD, iya setuju. Tetapi secara pribadi dan anggota saya tidak setuju. Karena masih ada skala prioritas dari itu (gedung),” tegas Ruslan Turmuzi.
Bahkan, menurut dia, sudah sejak awal rencana renovasi Kantor Gubernur NTB tersebut tidak jelas. Sebab, dalam perencanaannya tidak ada manajemen konstruksi. Kalaupun ada, itu hanya ada di awal. Alhasil, rencana renovasi dilakukan pada Mei, namun sampai awal Juni ini belum ada tanda-tanda pengerjaan renovasi.
“Ini kan kita tidak bangun baru, kecuali dari awal baru ada manajemen konstruksi,” ujar Legislator Udayana jebolan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Tengah itu. Oleh karenanya, dia menyarankan agar rencana renovasi Kantor Gubernur NTB tersebut ditunda saja.
Yakni sampai berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), atau baru dikerjakan pada saat pemerintahan definitif selanjutnya di tahun 2025 mendatang. Terlebih lagi, kondisi APBD NTB saat ini masih belum baik.
“Memang kalau kita rehab gedung itu saya lihat wajar. Tapi wajar itu, kalau perencanaan harus secara matang dulu, manajemen konstruksinya juga seperti apa. Kenapa, biar APBD kita sehat,” tutup Ruslan Turmuzi.
RENOVASI TETAP BERPROSES
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Ibnu Salim mengatakan rencana renovasi Kantor Gubernur NTB sedang berproses sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dirinya menepis bahwa rencana renovasi Kantor Gubernur NTB akan molor dari jadwal yang sudah ditetapkan.
“Sudah sedang proses sesuai rencana,” kata Pj Sekda NTB. Sejauh apa proses itu, Ibnu Salim mengatakan bahwa, secara teknis urusannya ditangani Dinas PUPR Provinsi NTB. Namun, secara kebijakan bahwa renovasi Kantor Gubernur NTB tersebut sudah sepengetahuan dan mendapat persetujuan DPRD.
“Ini kan sudah diputuskan DPRD secara kelembagaan. Dan keputusan ini bukan orang per orang,” jelasnya. Diketahui proyek renovasi Kantor Gubernur NTB terancam molor. Karena hingga awal Juni 2024, proyek tersebut tidak kunjung dikerjakan. Semula direncanakan proyek renovasi Kantor Gubernur NTB akan dimulai pada Mei.
Sehingga Biro Umum Setda NTB telah menyiapkan relokasi ratusan ASN Pemprov NTB ke tempat lain. “Sekarang masih proses,” kata Fathul Gani. “Perencanaan masih berjalan. Perencanaannya harus teliti, namanya pekerjaan besar,” sambung Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB tersebut. (red)
