NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal diminta memperhatikan track record atau rekam jejak dan profesional Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ini berkaitan dengan mutasi serta pengisian jabatan pada OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) selalu memperhatikan rekam jejak dan profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk.
Demikian dikatakan oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda. “Mutasi adalah soal kewenangan gubernur. Siapa pun pemimpin baru saya kira pasti akan melakukan hal yang sama (mutasi),” ujarnya.
Menurutnya, dalam penempatan jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tentu yang harus diperhatikan adalah rekam jejak dan profesionalisme ASN. Bukan, didasari faktor kedekatan atau pun suka atau tidak suka.
“Jadi pilih lah berdasarkan profesionalisme, kemampuannya, bukan berdasarkan like and dislike atau suka dan tidak suka,” katanya. Ia menegaskan pengangkatan pejabat daerah memang menjadi hak prerogatif kepala daerah.
Akan tetapi, menurut Hajjah Isvie kerap Ketua DPRD Provinsi NTB itu disapa, bahwa pelaksanaannya mesti mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku serta melalui berbagai pertimbangan.
“Apalagi dia (gubernur) sudah memiliki tekad mengedepankan meritokrasi saat kampanye dulu. Pakailah dasar itu untuk mutasi. Saya setuju kalau itu (meritokrasi),” tutur Politisi Partai Golkar tersebut.
Meski demikian, dia meyakini bahwa gubernur telah mengkaji secara matang dan mengetahui jelas rekam jejak ASN yang nantinya dimutasi dalam suatu jabatan.
Sehingga dari rekam jejak dan profesionalisme ASN itu bisa dilihat sebagai bahan pertimbangan mutasi. “Dengan melihat rekam jejak dan profesionalismenya pasti menjadi bahan pertimbangan oleh gubernur untuk melakukan mutasi,” ujarnya.
“Pakailah dasar itu untuk mutasi dan saya setuju itu,” sambung Hajjah Isvie. Sementara itu, terkait rencana Gubernur NTB yang juga melakukan perampingan OPD, Isvie menegaskan sangat mendukung langkah tersebut.
Sebab, menurut dia, selama ini banyak OPD yang tak bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Perampingan OPD itu perlu dan bagus. Karena banyak OPD yang tidak berjalan sesuai fungsinya,” kata Hajjah Isvie.
“Saya kira perampingan itu bagus dan saya secara pribadi dan lembaga sangat mendukung hal itu,” sambungnya. Selain itu, menurut Isvie perampingan OPD ini perlu dilakukan gunanya adalah untuk efisiensi anggaran sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Meski begitu, terkait OPD apa saja yang perlu dirampingkan, Isvie menyebutkan beberapa contoh, seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
“Secara umum saya tidak bicara OPD apa, tapi itu beberapa OPD yang mestinya harus digabung. Karena tupoksinya hampir sama. Tapi kalau Brida harus tetap karena terkait inovasi daerah,” ujarnya.
Walaupun demikian, dirinya tidak setuju kalau Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) harus dihilangkan. Mengingat pentingnya OPD tersebut dalam mengadvokasi persoalan perempuan dan anak di NTB.
“Saya kira harus tetap (BP3AKB) karena persoalan-persoalan perempuan dan anak di NTB sangat banyak, seperti KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk juga perceraian,” ujarnya.
“Jadi ini bukan soal BP3AKB, tapi pimpinannya yang tidak mampu menerjemahkan apa yang harus dilakukan sehingga jangan hanya sekedar perempuan tapi harus profesional dan mengerti masalah perempuan,” pungkas Hajjah Isvie. (red)
