NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah bersama Bupati Lombok Utara (Lotara) mendampingi Menteri PPN/Bappenas RI mengunjungi Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air (Tramena) diwilayah Lombok Utara.
Selain memantau persoalan abrasi atau penyusutan garis pantai hingga masalah sampah, pemerintah berencana akan membenahi destinasi dikawasan tiga gili tersebut. Menurut Gubernur, persoalan abrasi kerap menjadi keluhan masyarakat.
Karena datanya, abrasi terjadi 4 meter setiap tahunnya. “Kita sedang mengupayakan kebijakan penanganan,” kata Bang Zul kerap Gubernur NTB disapa. Fenomena abrasi di Tramena, lantaran kondisi perairan memiliki karakteristik gelombang dan arus cukup besar.
Ditambah lagi dengan ekosistem perairan bawah laut yang mulai tergerus. Oleh karena itu, kecepatan arus yang menghantam pulau itu tidak lagi mampu difilter oleh ekosistem yang ada. Opsi penanaman mangrove di Tramena untuk menahan laju abrasi bisa saja dilakukan, namun hal itu tergantung dari area topografi.
Salah satu kawasan andalan wisata NTB itu memang terlihat beberapa titik yang tidak bisa ditanami mangrove, karena menjadi snorkling atau pemandian. “Kita sedang mematangkan rencana one gate system (sistem satu pintu), agar daerah sekitar tiga gili bisa mendapatkan manfaat dari datangnya wisatawan,” kata Bang Zul.
Pola one gate system dinilai sangat rasional mengingat kedatangan wisatawan saat ini ke tiga gili mencapai 1.500 orang perharinya. Maka dari itu, dukungan perbaikan infrastruktur di gili seperti jalan dan fasilitas umum lainnya akan terus disempurnakan selain mematangkan polanya dengan berkonsultasi ke Kementerian Pariwisata selain dukungan regulasi.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Johan Sjamsu mengatakan, perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum di gili termasuk pula merencanakan mengganti cidomo dengan kendaraan listrik. “Kami Pemkab Lombok Utara berharap dukungan Kementerian PPN/ Bappenas RI soal pengelolaan sampah juga segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola one gate system yang nanti akan diusulkan ke Kementerian Pariwisata diyakini akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Tanjung, Pemenang dan sekitarnya. Dikesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bappenas, Erfan Maksum mengatakan, yang terpenting adalah menata tata ruang pantai agar beradaptasi dengan dinamika gelombang laut.
“Walau ada program korektif seperti pemecah gelombang atau penanaman mangrove tapi tata ruang seperti bangunan di bibir pantai yang terlalu menonjol juga menjadi penyebab dan harus ditata,” ujar Stafsus Menteri PPN/Bappenas tersebut.
Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, setiap tahunnya terjadi pengikisan bibir pantai akibat gelombang pasang di ketiga pulau. Abrasi cukup ekstrem terjadi di bagian Timur Gili Air, kemudian bagian Utara Gili Trawangan, serta di bagian selatan atau depan Pelabuhan Gili Meno.
“Kami juga pernah melakukan pengukuran dari bibir pantai ke daratan. Sejak 2002 itu sudah berkurang 60 meter,” tambahnya. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi ancaman abrasi di destinasi wisata kelas dunia tersebut.
Terkait pengelolaan sampah Erfan Maksum mengatakan, sebagai destinasi wisata kelas dunia, fasilitas pengelolaan sampah menjadi syarat utama. “Terawangan menghasilkan 15 – 20 ton sampah sehari. Maka harus dikelola lebih baik lagi,” tuturnya.
Lebih jauh disampaikan Erfan Maksum bahwa, pengelolaan sampah TPA Terawangan sekarang akan diupgrade menjadi pengelolaan sampah berbasis RDF (refuse derived fuel) atau pendekatan pemilahan sampah agar lebih maksimal. (red)
