NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menemui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Jum’at 26 September 2025 lalu. Turut mendampingi Gubernur Iqbal yakni Kepala Dinas Kelautam dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Nampak pula hadir Wakil Menteri serta jajaran eselon I Kementerian KKP.
Pertemuan itu berlangsung di Gedung Mina Bahari I Jakarta Pusat. Perihal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi pada Ahad pagi (28/09/2025) tadi. Dalam pertemuan itu, menurut Yusron Hadi, Gubernur Iqbal secara bersama-sama menyampaikan sejumlah isu strategis. Termasuk percepatan program blue economy di NTB.
“Dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi olahan ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan kewenangan provinsi,” ungkap mantan Kepala DKP NTB itu. Dijelaskan, pada kesempatan itu Gubernur Iqbal juga meminta langsung kepada DKP NTB untuk mempresentasikan progres pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di NTB.
“Penyampaian itu menjadi dasar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,” kata Yusron. Tak hanya itu, lanjut Kadiskominfotik NTB, Gubernur Iqbal bahkan juga menyoroti krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. Serta menekankan pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Dimana program itu dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa. “Isu lainnya yang dibahas mencakup kemudahan perizinan kapal nelayan, ketersediaan BBM bersubsidi yang kian terbatas,” katanya. “Serta keberlanjutan budidaya lobster di tengah tantangan harga pakan, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya,” sambung Eks Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB tersebut.
Diakhir pertemuan, ungkap dia, Gubernur juga meminta dukungan penuh dari KKP terhadap pengembangan hilirisasi industri kelautan di NTB. “Seperti pembangunan coldstorage pengolahan udang di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat,” paparnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov NTB dan akan mendorong jajaran eselon I untuk mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah yang selaras dengan prioritas nasional, khususnya di wilayah NTB. (Adv/*)
