NUSRAMEDIA.COM — Johan Rosihan selaku anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menstabilkan harga gabah yang biasanya “jatuh” menjelang masa panen raya.
Melalui lembaga dan BUMN pada Bidang Pangan, Johan Rosihan mendesak adanya regulasi harga yang bisa memberikan keuntungan di tingkat petani.
“Saya minta pemerintah dapat memastikan harga gabah dilapangan sesuai dengan harapan petani agar petani juga bisa mendapat keuntungan,” tegasnya.
“Keuntungan tersebut yang berdampak pada kesejahteraan para petani. Terlebih lagi ini memasuki Bulan Ramadhan,” sambung anggota DPR RI jebolan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut.
Dia menekankan, pemerintah perlu segera mengantisipasi agar harga gabah tidak anjlok dengan cara memberikan perlindungan harga gabah yang dapat menguntungkan petani.
“Ini terjadi setiap waktu menjelang panen harga gabah selalu merosot turun, bagaimana petani bisa untung,” geram Legislator PKS di Senayan kelahiran asal Sumbawa tersebut.
“Tolong berikan perlindungan kepada petani melalui perlindungan harga gabah, sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan petani,” desak Johan Rosihan lagi.
Sekretaris Fraksi PKS MPR RI itu mengaku menerima keluhan dan aspirasi dari petani soal penurunan harga gabah menjelang panen raya belakangan ini.
Oleh karenanya, Johan Rosihan menambahkan, bahwa dalam permasalahan ini pemerintah harus segera berbenah. “Situasi ini harus jadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
“Jangan biarkan petani tidak berdaya ketika mereka panen, pemerintah harus hadir melindungi petani dengan kebijakan perlindungan harga gabah,” imbuhnya.
Menurut dia, harus ada evaluasi kebijakan HPP (harga pembelian pemerintah) untuk gabah baik GKP (gabah kering panen) atau GKG (gabah kering giling).
“Sudah seberapa jauh mampu memberi perlindungan kepada petani. Sebab kebijakan tersebut seringkali tidak menjadi referensi harga terendah bagi pelaku pasar,” ujarnya.
Johan Rosihan menilai kebijakan harga gabah sangat penting pengaruhnya terhadap upaya peningkatan produksi padi serta stabilitas pasokan dan harga beras.
Untuk itu, dia dengan tegas mendesak pemerintah agar lebih serius mengimplementasikan kebijakan untuk membeli gabah petani sesuai harga pembelian yang ditetapkan pemerintah.
Ini supaya petani mendapat kepastian harga dan pasar. “Harus ada instrumen kebijakan yang lengkap terkait gabah. Mulai dari menetapkan harga gabah, membeli gabah,” katanya.
“(Kemudian) mengelola stok gabah, mengisolasi pasar dari gejolak harga, mengatur distribusi dan memberikan insentif kepada petani agar lebih giat berproduksi,” lanjutnya lagi.
Dinilainya selama ini, performa pemerintah dalam manajemen produk pertanian masih belum memuaskan. Menurutnya, hal tersebut penting agar instrumen kebijakan pemerintah sesuai dengan realitas pasar yang dihadapi petani.
Terlebih demi terciptanya kesejahteraan petani yang lebih baik. “Saya minta pemerintah terus mengkaji struktur pasar dari komoditas gabah dan komoditas beras,” kata Johan Rosihan.
Sebab, masih kata dia, struktur pasar kedua komoditas ini bersaing sempurna. Maka kenaikan harga beras akan diikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani.
“Namun, jika bukan pasar bersaing sempurna, maka kenaikan harga beras tidak akan berpengaruh banyak terhadap perubahan harga gabah di tingkat petani ,” pungkasnya. (red)
