NUSRAMEDIA.COM — Lonjakan harga bahan pokok (bapok) menjelang dan selama Ramadan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lembaga legislatif daerah itu memastikan akan turun langsung ke pasar-pasar guna mengecek kondisi riil sekaligus merespons keluhan masyarakat yang kian meluas.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Salman Alfarizi, menegaskan inspeksi lapangan akan difokuskan pada pasar-pasar induk di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Kami akan turun langsung, terutama ke pasar induk untuk memastikan kondisi sebenarnya. Selain kabar yang mencuat, banyak keluhan masyarakat yang kami terima,” ujarnya.
■ Pola Tahunan yang Harus Diantisipasi
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengakui, lonjakan harga menjelang Ramadan merupakan pola tahunan. Namun, menurutnya, kondisi itu tidak boleh terus berulang tanpa antisipasi yang lebih terencana dan konkret.
Keluhan masyarakat, kata dia, telah disampaikan melalui berbagai forum, mulai dari kegiatan pelaksanaan reses (serap aspirasi), hingga kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah.
“Harus ada langkah nyata dan strategis. Jangan sampai persoalan ini berlarut dan membebani masyarakat, apalagi di bulan puasa,” tegas legislator dari Dapil V Sumbawa–KSB itu.
■ DPRD Desak Intervensi Cepat: OP dan GPM Digencarkan
DPRD NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera melakukan langkah intervensi untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui:
▪︎ Operasi Pasar (OP)
Operasi pasar dinilai efektif untuk, Menambah pasokan komoditas yang melonjak, Menekan harga di tingkat konsumen dan Menjaga stabilitas stok selama Ramadan dan Idul Fitri.
▪︎ Gerakan Pangan Murah (GPM)
Program ini didorong agar digelar di berbagai titik strategis, sehingga masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Menurut Dewan Haji Salman, langkah nyata pemerintah sangat penting agar tidak muncul kesan pembiaran di tengah keresahan warga.
■ Waspada Spekulan dan Penimbunan
Selain intervensi harga, DPRD menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan rantai pasok. Satgas pangan diminta tidak hanya bergerak saat masalah sudah terjadi, tetapi melakukan pencegahan dari hulu.
Beberapa langkah yang didorong antara lain:
• Pengawasan ketat terhadap distribusi
• Penindakan tegas terhadap penimbunan dan manipulasi harga
• Pelibatan masyarakat dalam pelaporan praktik spekulasi
• Pemanfaatan teknologi untuk memantau harga secara real-time
“Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah nyata. Jangan sampai masyarakat resah saat seharusnya bisa tenang beribadah,” tegas Dewan Haji Salman.
■ Pendekatan Hulu–Hilir untuk Stabilitas Sembako
DPRD juga menilai penanganan gejolak harga harus dilakukan secara holistik, dari hulu ke hilir, terutama terhadap sembilan bahan pokok. Pemerintah didorong untuk:
• Meningkatkan produksi lokal agar pasokan mencukupi.
• Memperbaiki sistem distribusi supaya rantai pasok lebih efisien.
• Memperketat pengawasan harga guna mencegah spekulasi.
• Menyiapkan stok cadangan pangan untuk kondisi darurat.
• Memberikan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak.
Dengan kombinasi intervensi pasar, pengawasan distribusi, dan penguatan produksi, DPRD berharap gejolak harga tidak terus menjadi agenda rutin setiap Ramadan, serta masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan kebutuhan pokok.
■ Harga Komoditas Strategis Naik Signifikan
Sekedar informasi, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir:
• Cabai rawit: dari Rp100.000/kg menjadi Rp145.000–Rp150.000/kg
• Daging sapi: dari Rp125.000–Rp135.000/kg naik ke Rp145.000–Rp150.000/kg
• Daging ayam: dari Rp40.000/kg menjadi Rp42.000–Rp44.000/kg
• Telur ayam ras: dari Rp58.000 menjadi Rp60.000 per tray
Kenaikan harga terjadi tidak hanya di Pulau Lombok tetapi juga di Pulau Sumbawa, khususnya pada komoditas cabai dan bawang. Selain itu, masyarakat marak mengeluhkan kelangkaan serta mahalnya gas elpiji 3 kilogram (gas melon). (*)
