Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda di Nusa Tenggara Barat berlangsung dalam situasi ekonomi yang tidak sepenuhnya ideal. Memasuki 2025, daerah ini menghadapi tekanan pada sektor pertambangan, kontraksi ekonomi pada dua triwulan awal, serta fase awal operasional industri hilirisasi yang belum sepenuhnya stabil.

Namun justru di tengah masa transisi tersebut, kinerja ketenagakerjaan menunjukkan arah yang patut diapresiasi. Pasar kerja tidak hanya bertahan, tetapi mulai bergerak menuju pemulihan yang lebih berkualitas.

Sepanjang 2025, dinamika ketenagakerjaan NTB menunjukkan tren positif. Dalam periode Agustus hingga November 2025 saja, tercatat penambahan tenaga kerja sekitar 29,57 ribu orang. Jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 3,14 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 turun menjadi sekitar 3,05 persen—lebih rendah dibandingkan Februari maupun Agustus 2025.

Penurunan pengangguran ini menjadi indikator penting bahwa pemulihan ekonomi tidak berhenti pada statistik pertumbuhan semata, tetapi benar-benar menciptakan peluang kerja nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat, terutama pada kelompok perempuan. Kondisi ini mencerminkan membaiknya peluang kerja sekaligus meningkatnya kepercayaan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi daerah.

Lapangan Kerja Bergeser ke Sektor Produktif

Jika dilihat dari lapangan usaha, sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi sepanjang 2025 meliputi akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta jasa lainnya. Kombinasi ini memberikan gambaran jelas bahwa sektor pariwisata mulai pulih, proyek pembangunan kembali bergerak, dan aktivitas jasa kembali menggeliat.

Baca Juga:  Johan Rosihan Dorong NTB Jadi Pilot Project Nasional Ekonomi Biru, Teluk Saleh Jadi Model

Peningkatan tersebut sejalan dengan naiknya tingkat hunian hotel, mobilitas penumpang udara, serta menguatnya konsumsi rumah tangga. Artinya, ekonomi daerah tidak hanya pulih karena aktivitas industri besar, tetapi karena roda ekonomi lokal kembali berputar.

Sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi mesin pencipta lapangan kerja dengan dampak langsung hingga ke UMKM, pedagang kecil, pekerja informal, serta pelaku jasa pendukung pariwisata. Sementara itu, sektor konstruksi berperan penting karena setiap proyek bukan hanya menciptakan pekerjaan langsung, tetapi juga memicu permintaan material lokal, transportasi, hingga konsumsi masyarakat sekitar.

Bukan Sekedar Bertambah, Kualitas Tenaga Kerja Juga Meningkat

Capaian ketenagakerjaan 2025 tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Proporsi pekerja formal meningkat, terutama dari kelompok buruh dan karyawan, yang menunjukkan pergeseran dari pekerjaan rentan menuju hubungan kerja yang lebih stabil dan terlindungi.

Lebih menggembirakan lagi, proporsi penduduk bekerja lulusan Diploma dan Universitas naik menjadi sekitar 14,20 persen. Ini menjadi sinyal awal bahwa kualitas sumber daya manusia NTB mulai meningkat dan semakin terserap ke sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi.

Pada saat yang sama, jumlah pengangguran periode Februari hingga November 2025 turun sekitar 3,91 ribu orang. Kombinasi meningkatnya pekerja formal, naiknya tenaga kerja terdidik, serta menurunnya pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja tidak sekadar pulih, tetapi mulai mengalami perbaikan struktur.

Ekonomi Rakyat Tetap Menjadi Tulang Punggung

Struktur ketenagakerjaan NTB menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada sektor non-tambang. Pertanian dan perikanan masih mendominasi dengan sekitar 35,37 persen tenaga kerja atau sekitar 1,1 juta orang. Peningkatan Nilai Tukar Petani yang mencapai indeks kumulatif sekitar 125 sepanjang 2025 memperkuat bahwa kebangkitan sektor pertanian berdampak langsung pada penghidupan jutaan rumah tangga.

Baca Juga:  Akademisi Malaysia–Indonesia Soroti Peran Media Sosial dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan di UTS

Sektor perdagangan besar dan eceran menyerap sekitar 18–19 persen tenaga kerja atau sekitar 560.000 hingga 600.000 orang, menjadikannya tulang punggung distribusi ekonomi daerah. Industri pengolahan menyerap sekitar 8–10 persen tenaga kerja dan mulai meningkat seiring proses hilirisasi, menandai awal transformasi ekonomi dari ekstraksi menuju pengolahan.

Sektor pariwisata melalui akomodasi dan makan minum menyerap sekitar 6–8 persen tenaga kerja atau 200.000 hingga 240.000 orang, sementara sektor pertambangan hanya sekitar 1,3–1,5 persen tenaga kerja. Meski kontribusinya besar terhadap PDRB, sektor tambang relatif kecil dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagian bersifat temporer.

Komposisi ini menegaskan satu hal penting: mayoritas masyarakat hidup dari pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Karena itu, keberhasilan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut jauh lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat dibandingkan lonjakan angka pertumbuhan ekonomi semata.

Tahun Transisi yang Produktif

Jika pertumbuhan ekonomi 2025 dibaca sebagai tahun transisi, maka kinerja ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung relatif produktif. Di tengah kontraksi awal tahun akibat penurunan produksi tambang, lapangan kerja tetap tumbuh. Ketika industri hilirisasi mulai berjalan dan ekonomi bangkit pada paruh kedua tahun, penyerapan tenaga kerja ikut meningkat.

Baca Juga:  Aspirasi Petani Menggema di DPRD, Berlian Rayes Dorong Perhatian Serius Pemerintah

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, capaian ini menjadi fondasi penting: investasi besar tetap dikawal, sekaligus dipastikan pertumbuhan merembes ke sektor padat karya.

Tantangan ke Depan : Menjaga Momentum

Meski capaian 2025 patut diapresiasi, tantangan ke depan tetap tidak ringan. Pemerintah daerah perlu memperluas lapangan kerja bagi generasi muda dan lulusan baru, meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pendidikan vokasi serta pelatihan berbasis industri, dan memperkuat keterkaitan antara industri besar dengan ekonomi lokal agar investasi menciptakan efek berganda yang nyata.

Arah kebijakan 2026 yang menekankan pertanian bernilai tambah, industrialisasi pangan lokal, penguatan UMKM, serta pariwisata berbasis ekonomi rakyat menjadi kunci menjaga keberlanjutan penciptaan kerja.

Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya tidak cukup diukur dari angka statistik. Ukuran keberhasilan paling nyata adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan layak, pendapatan meningkat, dan masa depan generasi muda semakin terbuka.

Satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa di tengah fase koreksi ekonomi, daerah ini mampu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, menurunkan pengangguran, meningkatkan pekerja formal, serta mulai mengangkat kualitas SDM.

Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses panjang transformasi ekonomi daerah—di mana pemulihan tidak berhenti pada grafik pertumbuhan, tetapi hadir dalam pekerjaan nyata dan kehidupan masyarakat yang semakin membaik. (*)