NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) perdana tahun 2026 sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kegiatan yang digelar serentak secara nasional ini dipusatkan di Lapangan Banteng, Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (13/2).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani, menegaskan bahwa GPM merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah.
Terutama dalam menghadapi tren kenaikan harga bahan pokok menjelang berbagai hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, Ramadan, hingga Idul Fitri. “Kami ingin masyarakat merasa tenang dalam memenuhi kebutuhan pokok,” katanya.
“Di tengah kecenderungan kenaikan harga menjelang hari besar, pemerintah hadir untuk menstabilkan harga sekaligus mengendalikan inflasi,” imbuhnya saat meninjau stand penjualan.
■ Cabai Turun Separuh Harga
Antusiasme warga tampak tinggi sejak pagi hari. Komoditas cabai menjadi primadona pembeli. Sebelumnya, berdasarkan hasil inspeksi mendadak di Pasar Induk Mandalika, harga cabai sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram.
Namun di lokasi GPM Lingsar, cabai dijual jauh lebih murah, yakni Rp11.000 per seperempat kilogram atau setara Rp44.000 per kilogram.
“Selisihnya sangat signifikan. Ini benar-benar membantu masyarakat di tengah lonjakan harga pasar,” tambah Eva.
Selain cabai, komoditas lain seperti minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih juga menjadi buruan warga. Minyak goreng kemasan dua liter yang di pasaran mencapai Rp43.000, di GPM dijual Rp31.000.
■ Kolaborasi Lintas Sektor
Keberhasilan penyediaan stok pangan murah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari petani lokal, dukungan penuh Perum Bulog, mitra binaan Bank Indonesia, hingga stakeholder terkait lainnya.
Pihak Bulog memastikan akan terus berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan GPM guna menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasaran.
Pemprov NTB sendiri menargetkan pelaksanaan GPM di 26 titik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sepanjang tahun 2026. Langkah serentak ini diharapkan mampu meredam gejolak harga pangan sekaligus menjaga inflasi daerah tetap terkendali.
■ Dampak Nyata Bagi Masyarakat
Kehadiran GPM membawa dampak langsung bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Sumarni, warga Desa Lingsar, mengaku sangat terbantu dengan selisih harga yang cukup jauh dibandingkan harga pasar.
“Alhamdulillah, senang sekali ada yang murah. Apalagi mau masuk bulan puasa, harga-harga di pasar sudah mulai mahal,” tuturnya dengan wajah sumringah. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar agar masyarakat kecil terus merasakan manfaatnya.
Dengan komitmen memperluas jangkauan hingga 26 titik sepanjang tahun, Gerakan Pangan Murah menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan akses pangan terjangkau, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pasar. (*)
