
NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Syamsul Fikri angkat bicara soal narkoba. Menurut dia, persoalan penyebaran narkoba semakin meresahkan dan memprihatinkan.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat NTB itu mendorong agar persoalan narkoba segera disikapi. “Seperti di Sumbawa Barat dan Sumbawa khususnya di Dapil saya, itu zona merah,” ujarnya, Selasa (14/01/2025).
Disisi lain, Eks Wakil Ketua DPRD Sumbawa itu mengapresiasi kinerja pihak terkait, terutama Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk BNN dalam menyikapi persoalan penyebaran “barang haram” ini.
Hanya saja, Legislator Udayana jebolan dari Dapil V Kabupaten Sumbawa-Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu mendorong agar pihak APH untuk lebih maksimal lagi dalam menyikapi persoalan ini.
Untuk diketahui, sebelumnya hal ini juga telah diungkapkan Syamsul Fikri (interupsi) dalam Rapat Paripurna DPRD NTB pagi tadi). Bahkan persoalan ini langsung ditanggapi Ketua DPRD NTB.
Dikesempatan ini, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda juga mengungkapkan, bahwa terkait hal itu jauh sebelumnya juga telah disikapi serius lembaga DPRD bersama pihak terkait lainnya.
“Lima tahun lalu kita juga telah melakukan test urine anggota dan pimpinan soal narkoba (bekerjasama gandeng BNN NTB). Insya Allah (menjadi atensi bersama),” kata Hajjah Isvie.
Sebagai salah satu langkah nyata dalam menyikapi persoalan ini, pihak DPRD NTB juga berencana akan melakukan test urine. Dimana akan menggandeng pihak terkait secara bersama-sama.
Hanya saja, ungkap Hajjah Isvie, memang pihak BNN tidak memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan test urine. Oleh karenanya, jika mendesak bisa diatensi bersama.
Yakni dengan salah satu cara menganggarkan secara khusus untuk giat test narkoba tersebut. “BNN tidak dalam posisi mendapatkan dana APBD, tapi bisa juga (diusulkan) kalau ini dianggap darurat,” tegasnya.
Rencana yang disampaikan Ketua DPRD NTB itupun disambut baik oleh Syamsul Fikri. “Jangankan test urine, kami Fraksi Demokrat NTB justru mengusulkan bila perlu dilakukan test rambut. Karena lebih akurat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, menurut dia, seharusnya giat test tersebut sudah seharusnya diawali oleh lembaga DPRD Provinsi NTB. Ini sebagai contoh dalam mengawali menyikapi persoalan narkoba.
“Jadi memang harus dimulai dari kita. Karena kita yang bersuara sebagai wakil rakyat. Intinya, Fraksi Demokrat NTB menyetujui jangankan test urine, test rambut pun kami siap. Dan kami mengusulkan itu (test rambut),” katanya.
Sementara berkaitan dengan persoalan BNN, ungkap dia, berkaca dari Sumbawa dimana saat itu ia pernah menjabat sebagai Pimpinan DPRD setempat bahkan bisa mengusulkan dana hibah.
“Berkaca dari Sumbawa (dalam menyikapi persoalan narkoba), kita usulkan itu bisa. Berikan bantuan dana hibah (untuk BNN),” demikian Syamsul Fikri pria yang duduk di Komisi IV DPRD Provinsi NTB tersebut. (red)
