NUSRAMEDIA.COM — Target 100 persen Posyandu Keluarga berbasis dusun di Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil dicapai pada Tahun 2021 lalu. Oleh karenanya, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menyatakan bahwa, dengan tercapainya target tersebut, tentunya dapat menjadi modal untuk percepatan penanganan stunting di NTB.
Demikian hal itu disampaikan Wagub NTB saat memimpin sekaligus memberikan arahan pada Rapat Pembinaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-NTB yang bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja lingkup Kantor Gubernur NTB, Jum’at (19/8) lalu.
“Berkat aktifnya posyandu keluarga NTB di tahun 2021 yang sudah 100 persen, dan sudah ada sekitar 7.600 lebih posyandu keluarga, maka itu menjadi modal kita untuk penanganan stunting yang ada di NTB. Kita sisir setiap balita, karena stunting ini bukan aib. Ini adalah sesuatu yang mudah ditangani selama kita mau,” tegas Wagub.
Ummi Rohmi kerap Wakil Gubernur disapa juga terus mendorong setiap Kabupaten/Kota dilingkup Provinsi NTB untuk menginput dan memperbaharui data pemantauan pertumbuhan di e-PPBGM setiap bulannya, agar data tersebut tetap update.
“Jika kita bisa menginput e-PPBGM lebih dari 95 persen tahun ini, maka angka stunting kita diakui. Jika kita tidak bisa input lebih dari itu, maka angkanya tidak dapat diakui. Karena memang tuntutan dari semua provinsi adalah angkanya dari e-PPBGM. Maka mari kita laksanakan dengan baik,” ajaknya.
Dengan sinergi dan kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BKKBN, masih kata orang nomor dua di NTB tersebut, pihaknya mengaku sangat optimis, yang mana pada Tahun 2022 ini data stunting di NTB akan turun.
“Saya sangat yakin dan optimis dengan melihat kinerja seluruh Kabupaten/Kota yang luar biasa fokus dengan penurunan stunting dan ikatan derajat kesehatan kita, angka stunting di NTB akan turun maksimal tahun di 2022 ini,” tutup Wagub NTB. (red)
