NUSRAMEDIA.COM — Posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rawan gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi mendorong penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Menjawab tantangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD NTB) memperkuat kolaborasi multipihak sebagai fondasi utama membangun ketangguhan daerah.
Langkah strategis itu ditandai dengan pelaksanaan kick off Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kota Mataram, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang manajemen risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menegaskan bahwa kegiatan kick off bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penyelarasan arah kebijakan.
“Kick off ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
■ Fokus 2026: Penguatan Kelembagaan dan Integrasi Daerah
Pada 2026, fokus utama diarahkan pada penguatan sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama lintas sektor serta penyelarasan RKPD provinsi dan tiga kabupaten prioritas—Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa—dengan Program SIAP SIAGA.
Pendekatan yang diterapkan menekankan kolaborasi pentahelix, melibatkan OPD, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. Menurut Sadimin, pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
■ Tujuh Program Prioritas Kolaboratif
AWP 2026 memuat tujuh program strategis, antara lain:
• Penguatan sistem dan strategi penanggulangan bencana, termasuk pembinaan dan pengawasan SPM Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota serta pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
• Evaluasi dan penyempurnaan dokumen perencanaan, seperti RPB Provinsi NTB dan Lombok Tengah, serta fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim.
• Pemetaan dan evaluasi risiko bencana, termasuk penyusunan dokumen KRB dan pemantauan IKD/IRB.
• Penguatan layanan data dan komunikasi, melalui pengembangan lanjutan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) dan Destana inklusif.
• Penguatan kebijakan dan kolaborasi PRB, termasuk optimalisasi Forum PRB dan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
• Peningkatan kualitas kebijakan pemulihan pascabencana, melalui penyusunan R3P dan penguatan kapasitas sektor rehabilitasi-rekonstruksi.
• Penguatan kapasitas logistik dan peralatan kebencanaan, termasuk penguatan klaster logistik daerah.
Inisiatif sebelumnya juga telah menunjukkan progres, seperti peluncuran Unit Layanan Disabilitas pada Desember 2024 yang berhasil menghimpun data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten.
■ Sinergi Daerah dan Mitra Internasional
Kegiatan kick off turut dihadiri perwakilan Pemerintah Australia, Catherine Meehan (First Secretary Humanitarian Kedutaan Besar Australia) dan Lucy Dickinson (Team Leader SIAP SIAGA). Dari Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka oleh Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.
DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari, menyampaikan bahwa program yang semula dirancang untuk periode 2019–2024 kini resmi diperpanjang hingga 2028 dan memasuki Fase II dengan mandat lebih tajam pada integrasi GEDSI, penghidupan berkelanjutan, serta adaptasi perubahan iklim.
“Fokus pelaksanaan 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi multipihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang semakin solid, NTB menegaskan komitmennya membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan—demi mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan. (*)
