Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Abdul Wahab saat membersamai warganya. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Desa Motong, Kecamatan Utan, sebagai salah satu sasaran Program Desa Berdaya Transformatif, sebuah program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.

Program ini menjadi prioritas dalam RPJMD 2025 dan dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh desa di NTB. Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya akan menyasar 40 desa, empat di antaranya berada di Kabupaten Sumbawa.

Desa Motong yang ada dilingkup Kabupaten Sumbawa itu dipilih lantaran termasuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem, sehingga membutuhkan intervensi menyeluruh dari hulu hingga hilir. Alhasil, desa ini menjadi salah satu desa sasaran Program Desa Berdaya NTB.

INTERVENSI TERARAH BERDASARKAN VERIFIKASI LAPANGAN

Kepala Dinas DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah provinsi bersama pendamping desa tengah melakukan verifikasi dan intervensi awal untuk mengetahui kebutuhan riil masing-masing desa sasaran.

Hasil verifikasi ini akan menjadi acuan penyusunan program yang tepat untuk mendorong Desa Motong keluar dari kemiskinan ekstrem. “Intervensi dilakukan bersama pendamping desa yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi akan menentukan langkah terbaik agar desa dapat terbebas dari kemiskinan ekstrem,” jelas Hamdi.

POTENSI EKONOMI DESA MOTONG : KEKUATAN DARI HULU KE HILIR

Desa Motong memiliki beragam potensi ekonomi yang diyakini mampu menjadi motor pengentasan kemiskinan jika dikembangkan secara optimal. Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Baca Juga:  Salman Alfarizi Sesalkan Pernyataan Kadis PUPR NTB, Minta Gubernur Bersikap - Sadimin Berikan Klarifikasi

Kepala Desa Motong, Abdul Wahab, mengatakan bahwa masyarakat telah memanfaatkan 500 hektare hutan rakyat untuk budidaya jagung dan pengembangan ternak. Namun, akses jalan usaha tani yang belum memadai menjadi tantangan utama.

“Masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk budidaya jagung dan ternak. Kendalanya masih pada infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai,” ujar Abdul Wahab.

Di sektor pertanian, Desa Motong memiliki 200 hektare lahan irigasi teknis yang memungkinkan masyarakat menanam padi dan jagung hingga tiga kali dalam setahun. Potensi ini menjadi sumber pendapatan yang stabil bila mendapat dukungan sarana produksi yang cukup.

POTENSI PERIKANAN DENGAN PROSPEK TINGGI

Selain pertanian dan peternakan, masyarakat pesisir Desa Motong juga mengembangkan tambak udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, aktivitas ini masih terkendala ketersediaan alat pengemasan dan es batangan sebagai pengawet hasil panen.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, Abdul Wahab menegaskan bahwa produk unggulan desa tetap berasal dari sektor hasil bumi. Selain itu, kelompok ibu-ibu rumah tangga turut memperkuat ekonomi lokal melalui berbagai produk olahan seperti manja real dan jagung Semarang.

HARAPAN UNTUK DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS

Abdul Wahab berharap dukungan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat, terutama pada pengadaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi desa.

Baca Juga:  Seluruh Kepala OPD Pemprov NTB Ikuti Retret di Korem 162/WB

“Kami memiliki potensi besar. Kami berharap dukungan infrastruktur dapat diperkuat agar potensi Desa Motong bisa berkembang optimal,” ujarnya. Dengan masuknya Desa Motong dalam Program Desa Berdaya, masyarakat berharap percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Yakni dapat berjalan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan utama warga. Program ini diharapkan menjadi titik balik bagi Desa Motong untuk keluar dari kategori kemiskinan ekstrem dan menuju desa yang lebih mandiri serta sejahtera.

KOMITMEN PEMPROV NTB

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB Iswandi mengatakan bahwa RPJMD NTB 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Dimana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Diungkapkan, tiga isu prioritas itu meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” ujarnya.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”

Baca Juga:  APBD NTB 2026 Harus Efektif, Tepat Sasaran dan Berpihak kepada Masyarakat

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD.

Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan,” katanya.

“Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” sambung Kepala Bappeda Provinsi NTB tersebut.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.

Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB juga menegaskan komitmennya.

Yakni bakal meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Bahkan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB. “Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” pungkasnya. (*)