NUSRAMEDIA.COM — Virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak pada sapi cukup meresahkan masyarakat, terutama kalangan peternak di Pulau Lombok, khususnya Lombok Tengah. Kasus virus PMK terus terjadi peningkatan. Hal inipun menjadi perhatian dan sorotan pihak DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Terkait hal ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB diminta bergerak cepat dalam menyikapi kasus PMK di Lombok. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK, Disnakeswan NTB juga diminta intens melakukan koordinasi komprehensif kesetiap tingkatan yang ada.
“Koordinasi dengan pusat dan pemerintah kabupaten/kota, agar keresahan peternak (sapi) terjawab,” dorong Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi, Selasa (14/6) di Mataram. “Mari sama-sama tanggap dengan persoalan ini, sehingga tidak ada kesan pemerintah jauh dari mereka (para peternak),” imbuh Legislator Udayana asal Dapil Lombok Tengah ini.
Disaat seperti ini, menurut dia, kehadiran pemerintah sangat penting dan diharapkan sekali oleh masyarakat. “Supaya mereka terayomi dengan seadil-adilnya,” ujar Satriawandi. Mengingat saat ini Kepala Disnakeswan NTB dipimpin oleh pejabat baru, politisi Golkar itu mendorong memperbanyak vaksin atau obat-obatan yang dibutuhkan.
“Saya minta Kadis baru memperbanyak kapasitas vaksin atau obat yang saat ini dibutuhkan dilapangan. Lakukan koordinasi,” pintanya sembari menegaskan bahwa PMK merupakan persoalan Nasional. “Ini bencana nasional, bukan hanya di NTB saja. Saya khawatir stok obat-obatannya terbatas, maka kami minta Disnakeswan berkordinasi agar dapat stok obat yang memadai,” dorongnya lagi.
Dalam hal ini, pria yang dikenal santun itu juga menyarankan, agar Disnakeswan NTB dapat menerjunkan tenaga profesional untuk menyikapi persoalan PMK. “Harus bergerak mendekatkan diri ke masyarakat. Lakukan sosialisasi dan edukasi supaya mereka tidak merasa ditinggalkan,” demikian Lalu Satriawandi menambahkan. (red)
