FOTO DARI KIRI : Asisten III Setda NTB H Wirawan Ahmad, Pj Gubernur NTB Dr. Hassanudin, Wakil Ketua I, II dan III DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan, Muzihir dan Yek Agil. (Ist)
FOTO DARI KIRI : Asisten III Setda NTB H Wirawan Ahmad, Pj Gubernur NTB Dr. Hassanudin, Wakil Ketua I, II dan III DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan, Muzihir dan Yek Agil. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hasanuddin apreasiasi kinerja perangkat daerah dan DPRD NTB yang telah memberikan telaah secara komperehensif dalam perbaikan Raperda APBD NTB 2025. Dimana secara simultan membahas secara mendalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, serta persetujuan terhadap 1 buah Raperda Prakarsa Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Apreasiasi tersebut disampaikan Pj Gubernur NTB saat menghadiri acara Rapat Paripurna di gedung DPRD NTB Rabu, (21/08/2024). Dikatakannya, berbagai pernyataan, kritik dan saran dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD dalam proses penyusunan anggaran dan penyelenggaraan penanaman modal ini, merupakan masukan yang konstruktif yang sangat berarti bagi Nusa tenggara barat ke depan.

“Ini sebagai acuan bagi kami, guna untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan pada APBD dan penyelenggaraan penanaman modal secara khusus dan tata kelola keuangan daerah pada umumnya,” kata Pj Gubernur NTB Hasanuddin. Dirinya menyadari, bahwa dalam pembahasan Raperda ini sudah tentu menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pandangan.

Baca Juga:  Salman Alfarizi Sesalkan Pernyataan Kadis PUPR NTB, Minta Gubernur Bersikap - Sadimin Berikan Klarifikasi

Namun dengan semangat nuansa kemerdekaan dan jiwa persatuan, dapat menyelaraskan dan menyamakan pemahaman, sehingga tercapai titik sepakat antara kedua belah pihak. Selain itu Pj Gubernur NTB juga mengungkapkan, bahwa tingginya komitmen dan kesamaan sikap antara eksekutif dan legislatif yang telah dibangun dengan baik selama pembahasan Raperda merupakan sesuatu yang sangat berharga

“Komitmen dan kesamaan ini sebagai kekuatan dan modal besar kita bersama dalam membangun daerah menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” ungkap mantan Pj Gubernur Sumatra Utara tersebut. Dirinya juga mengakui, bahwa pemerintah telah bekerja secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Segala pencapaian dan prestasi yang telah diraih, tidak terlepas dari perjuangan dan keringat mereka-mereka yang mencintai Rinjani dan Tambora. “Kita semua berharap ke depan NTB akan terus mampu eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitas penyelenggaraan perhelatan Nasional maupun Internasional,” tutupnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD NTB TGH Mahalli Fikri menjabarkan terkait dengan komposisi APBD 2025.  Pendapatan pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 5,787 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp393,7 miliar atau 6,37 persen dari pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6,181 triliun.

Baca Juga:  Dua Kabupaten Masih Zona Merah, Wagub NTB Ajak Perkuat Kolaborasi Tekan Stunting

Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,510 triliun atau turun sebesar Rp592 miliar atau 19,08 persen dari PAD pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,102 triliun. Penurunan ini terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 19,79 persen dan lain lain PAD yang sah sebesar 90,80 persen.

Sementara itu kenaikan juga terjadi pada pos retribusi daerah sebesar 26,95 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 22,45 persen. Pendapatan transfer sebesar Rp3,066 triliun, turun sebesar Rp11,8 miliar atau 0,38 persen dari pendapatan transfer pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,078 triliun.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada apbd tahun anggaran 2025 sebesar Rp 210 miliar, sementara pada APBD tahun anggaran 2024 tidak ditargetkan. Sementara itu belanja ditargetkan sebesar Rp 5,689 triliun, menurun sebesar Rp418,8 miliar atau turun sebesar 6,86 persen dari belanja pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp6,108 triliun.

Baca Juga:  Seluruh Kepala OPD Pemprov NTB Ikuti Retret di Korem 162/WB

Adapun belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4,474 triliun. Belanja modal sebesar Rp 523 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 5,7 miliar, belanja transfer sebesar Rp686 miliar, sehingga defisit sebesar Rp 97,7 miliar. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp25 miliar atau 50 persen dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp50 miliar.

Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp122 miliar, naik 0,03 persen dari pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp122 miliar. Pembiayaan netto pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 97 miliar, naik sebesar 34,40 persen dari pembiayaan netto pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 72,7 miliar. (red)