PEMERINTAHAN

Tegaskan Belum Ada Pemotongan TPP ASN Pemprov NTB : “Instruksi Dicabut”

184
Kepala Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Iswandi. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Hingga saat ini, belum ada terjadi pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN dilingkup Pemprov NTB untuk menangani stunting. Demikian hal itu ditegaskan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi. Pernyataan yang disampaikannya juga sekaligus sebagai tepisan.

Yaitu terkait adanya kabar bahwa Pemprov NTB melakukan pemotongan TPP ASN sebesar Rp 500 ribu untuk menangani persoalan stunting di daerah. Kemudian Instruksi Gubernur Nomor : 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di NTB juga dinyatakan telah dicabut.

Baca Juga:  Sukses Selesaikan Persoalan Gili Trawangan, NTB Raih Gelar Best Practice dari KPK

“Pertama saya tegaskan bahwa instruksi gubernur tentang stunting itu dicabut mulai hari ini (Rabu 28/9 kemarin),” kata Iswandi di Mataram. Menurut dia, percepatan penurunan stunting di NTB dilakukan melalui pembentukan orang tua asuh oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB.

Dimana hanya dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat saja. Sehingga, kata Iswandi, tidak diperlukan dasar hukum dalam bentuk instruksi gubernur. Melainkan, sambung pria yang juga merupakan Wakil Ketua TPPS Provinsi NTB tersebut, cukup dengan himbauan saja. Oleh karenanya, instruksi gubernur dicabut.

Baca Juga:  KKP Tetapkan Pulau Kaung sebagai Kampung Perikanan Budidaya

“Instruksi gubernur (Nomor : 050-13/606/KUM/2022) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi (mulai kemarin),” tegas Kepala Bappeda NTB ini. Meski demikian, Iswandi mengungkapkan bahwa, penggalangan orang tua asuh belum berjalan dan tidak pernah ada rencana pemotongan gaji maupun TPP ASN.

Maka dari itu, upaya untuk menurunkan stunting akan terus digalakkan dengan berbagai inovasi yang tidak menimbulkan resistensi dari kelompok manapun. Provinsi NTB, masih kata Iswandi, mempunyai angka prevalensi stunting tergolong tinggi. Sehingga upaya lain bisa dilakukan dengan memaksimalkan Posyandu Keluarga yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Baca Juga:  Mengarah Nol Kasus, PMK di NTB Berhasil Dikendalikan

‘’Misalnya, dengan pemberian makanan tambahan seperti protein hewani pada anak penderita stunting,” jelas mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB tersebut. Tak lupa, Iswandi juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi menekan angka stunting. Karena target NTB menurunkan prevalensi stunting pada 2024 mencapai hingga 14 persen. (red) 

Artikel sebelumyaRachmat Hidayat Salurkan Bantuan Untuk Masyarakat Lombok Timur
Artikel berikutnyaTarif Penyeberangan Kayangan-Tano Naik