Ketua Ikatakan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS) sekaligus Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq. (Ist)
Ketua Ikatakan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS) sekaligus Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Selasa (17/01/23), Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Presiden RI Joko Widodo.

Dikesempatan ini, Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq mengungkapkan sejumlah hal sebagai pesan yang disampaikan oleh Presiden untuk Kepala Daerah dan Forkopimda. Terutama soal perhatian khusus pada investasi.

Sehingga persoalan besar investasi di daerah dapat segera tertuntaskan. “Tak hanya masalah investasi, Presiden juga menekankan masalah penataan ruang, agar Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dikebut disetiap Kabupaten/Kota,” ujarnya.

“Beliau (Presiden) sangat mengingatkan masalah ini, karena didalamnya juga ada penataan dan persetujuan ijin mendirikan bangunan atau IMB,” imbuh pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa tersebut.

Baca Juga:  Dukung Presiden Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem, Legislator PKS Abdul Hadi Apresiasi Program 3 Juta Rumah

Kemudia adapula soal inflasi. Menurut dia, Kepala Daerah juga diminta oleh Presiden untuk mengecek secara berkala harga komoditas pokok. Diantaranya seperti beras, telur, tomat dan bahan sembako lainnya.

Bahkan, masalah stunting juga menjadi perhatian disampaikan oleh presiden, yang mana saat ini masih menjadi persoalan nasional. Maka dari itu, diharapkan harus ada upaya extra dalam menyikapi stunting.

“Sempat beliau bercerita agar pemerintah daerah untuk meningkatkan fungsi kontrol yang ketat hingga desa. Bagaimana asupan ibu hamil dan kondisi puskesmas dalam penanganan ibu hamil dan melahirkan,” kata Rafiq.

Tak hanya itu, Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS) ini juga mengungkapkan bahwa presiden sempat menyinggung soal tata kelola birokrasi. Termasuk penggunaan APBD serta pemanfaatan produk dalam negeri.

Baca Juga:  80 Tahun Merdeka, Abdul Hadi : "Negara Merdeka adalah Negara yang Mensejahterakan Rakyatnya"

“APBD harus dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, sehingga hajat pengentasan kemiskinan dapat tercapai,” tegas Abdul Rafiq sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi sebagai pesan bagi daerah.

Kepada kepala Daerah, juga diminta agar memperhatikan indikator kinerja aparaturnya dalam mengentaskan kemiskinan. Maka peran digitalisasi harus diimplementasikan.

“Presiden juga mengungkapkan realisasi untuk TKDN secara nasional baru 60 persen, dan masih ada uang mengendap yang tidak terpakai di bank sebesar Rp123 triliun, ini sangat besar,” ungkap Abdul Rafiq.

Malah presiden juga menekankan agar sebuah kabupaten/kota dapat mendesain daerahnya dengan baik melalui pemanfaatan potensi wilayah. Jadikan sumberdaya lokal menjadi brand kotanya masing-masing.

Baca Juga:  Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Penuh Arah Kebijakan Strategis Prabowo

Misalnya, sebut Abdul Rafiq, seperti kota pisang, kota meubel, kota ikan. Dicontohkannya disebuah kota di Negara Filipina. Dimana menjadikan pisang sebagai ikon/brand.

“Maka kita di Sumbawa juga bisa seperti itu apa yang ada bisa di branding. Ini penting,” katanya sembari menegaskan pesan presideb agar tiap daerah dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan pada Pemilu 2024.

“Ini agar masyarakat tidak menjadi korban politik. Sejalan dengan itu kebebasan setiap individu untuk beribadah dan beragama pada setiap orang memiliki hak yang sama,” tutur Abdul Rafiq. (red)