NUSRAMEDIA.COM — Kenaikan harga pangan di awal Ramadan menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, setelah hasil pemantauan di pasar rakyat menunjukkan lonjakan cukup tajam pada sejumlah komoditas strategis.
Temuan tersebut diperoleh dari pantauan langsung di Pasar Seketeng, Kabupaten Sumbawa-NTB, yang memperlihatkan kenaikan harga di atas 15 persen, bahkan beberapa komoditas menembus lebih dari 30 persen hanya dalam waktu singkat.
“Dari pantauan lapangan, beras naik dari Rp14 ribu menjadi Rp17 ribu per kilogram atau sekitar 21 persen. Cabai dari Rp80 ribu menjadi Rp110 ribu per kilogram atau naik hampir 37 persen,” ujarnya, Minggu (22/02) kepada NUSRAMEDIA.
“Bahkan ikan lajang yang sebelumnya Rp25 ribu kini menyentuh Rp40 ribu per kilogram atau naik sekitar 60 persen,” sambung Anggota DPR RI jebolan Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut.
Selain komoditas tersebut, harga bawang merah dan bawang putih naik dari Rp37 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. Gula pasir meningkat dari Rp17.500 menjadi Rp19–20 ribu per kilogram.
Tak hanya itu, adapun ayam potong dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram, serta minyak goreng kemasan program pemerintah dari Rp17.500 menjadi Rp20 ribu per liter.
Kemudian harga kelapa juga melonjak dari Rp7 ribu menjadi Rp10–11 ribu per butir. Sementara itu, daging sapi di kisaran Rp125 ribu per kilogram dan tepung terigu Rp9 ribu per kilogram relatif stabil.
Selanjutnya, masih kata Johan Rosihan mengungkapkan, permintaan gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 12,5 kilogram juga dilaporkan meningkat seiring kebutuhan Ramadan.
Menurut dia, lonjakan harga di atas 15–20 persen dalam waktu singkat sudah masuk kategori tekanan musiman yang memerlukan langkah stabilisasi terukur.
Ia menegaskan persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan produksi nasional, melainkan lebih pada ketepatan distribusi dan kecepatan intervensi pemerintah.
“Secara nasional produksi beras kita relatif seimbang dengan konsumsi. Karena itu stabilitas harga sangat ditentukan oleh kekuatan cadangan dan presisi distribusi antarwilayah,” katanya.
“Surplus nasional tidak otomatis menjamin stabilitas di pasar lokal,” imbuh Legislator Senayan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal cukup vocal itu.
Johan Rosihan juga menyoroti peran Satgas Pangan di daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi penimbunan maupun praktik spekulasi.
Namun, Johan menilai stabilisasi harga tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus bertumpu pada manajemen stok dan distribusi yang efektif berbasis data wilayah.
“Penegakan hukum penting untuk mencegah distorsi, tetapi stabilitas pangan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif. Intervensi berbasis data wilayah dan penguatan cadangan harus berjalan lebih cepat daripada tekanan pasar,” tegasnya.
Dia meminta intervensi difokuskan pada komoditas dengan lonjakan harga di atas 20 persen serta memperkuat distribusi protein lokal seperti ikan dan ayam agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Oleh karenanya, pria yang juga Ketua Biro Organisasi DPP PKS tersebut mendorong Satgas Pangan Daerah bergerak cepat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi.
“Jangan biarkan rakyat sendiri menghadapi ulah para spekulan yang tidak bermoral memanfaatkan tingginya permintaan pada bulan puasa ini,” pungkas Johan Rosihan. (*)
