NUSRAMEDIA.COM — Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025-2045 memang belum dimulai, namun persiapan dan kajian terus dilakukan.
Dengan harapan, pelaksanaannya nanti dapat berlangsung optimal, akuntabel dan terukur. Senin (30/10/2023), Pemprov NTB menggelar Konsultasi Publik I.
Adapun kajian yang menjadi fokus utama, yaitu terkait lingkungan hidup. Kepala Kanwil Kemenkumham NTB diwakili Kabid Hukum dan Perancang Perundang-Undangan turut menghadiri giat tersebut.
Disini mereka secara bersama melakukan kajian terkait pembangunan daerah secara mendalam. Dimaksudkan, agar pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, namun juga tetap menjaga lingkungan hidup agar berkelanjutan.
Mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Kabid Hukum dan Perancang Perundang-Undangan menegaskan dukungannya terhadap Pemprov NTB atas inisiasi kajian terkait LH dalam RPJPD NTB.
Dalam hal pembangunan daerah, menurut Kakanwil Kumham NTB Parlindunhan, sebelumnya Menkumham RI Yasonna H Laoly juga pernah menyampaikan untuk menjaga sinergitas antar instansi agar masyarakat melihat, bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka. (red)
