NUSRAMEDIA.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah serta ribuan warga yang menghadiri peresmian, Presiden menekankan bahwa seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mengutamakan kepentingan bangsa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa birokrasi, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum pada hakikatnya merupakan pelayan rakyat. Seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki berasal dari amanah rakyat sehingga harus dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Menurutnya, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta mendapat kepercayaan masyarakat.
Prabowo kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi dan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat percepatan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif, efisien, dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang berkualitas, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan ataupun mengalami kesulitan memperoleh pangan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, peningkatan produktivitas pertanian, serta keberpihakan kepada petani sebagai produsen pangan nasional.
Selain memperkuat sektor pangan, Presiden menyampaikan optimisme terhadap upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan pemerintah adalah penggunaan bahan bakar nabati B50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Menurut Presiden, pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun. Dana tersebut, katanya, dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, mulai dari bendungan, jaringan irigasi, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas publik lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo mengakui bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Namun demikian, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan maupun kepentingan yang berpotensi menghambat terwujudnya kemandirian bangsa.
Menutup sambutannya, Presiden menegaskan bahwa seluruh ikhtiar pemerintah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Dengan pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Presiden optimistis Indonesia mampu mencapai cita-cita menjadi bangsa maju yang memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. (*)
