NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB berkerjasama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Ini sebagai upaya menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada Rabu 2 Juli 2025.
Kepala DKP NTB melalui Kabid PSDE dan Retribusi Pangan, Raisah menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
Khususnya, kata dia, merespons kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pokok dalam beberapa waktu terakhir. “Kita berkolaborasi dengan Bapanas mengadakan GPM di Desa Jatisela,” ujarnya.
“Tujuannya adalah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Kita tahu saat ini terjadi kenaikan harga pangan pokok, khususnya beras. Dimana harga beras medium di pasar sudah mencapai Rp14-15 ribu/kilogram,” bebernya.
Kenaikan harga beras tersebut, ungkap Raisah, dipicu oleh beberapa faktor. Diantaranya penyerapan gabah ke luar daerah serta belum tersalurkannya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog.
Baik untuk cadangan bantuan pangan pemerintah maupun penyaluran ke pasar melalui Rumah Pangan Kita. “Sampai saat ini, beras SPHP belum bisa disalurkan dalam kegiatan GPM maupun operasi pasar,” tuturnya.
“Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras di tingkat konsumen,” tambah Raisah. Meski demikian, GPM tetap menyediakan berbagai komoditas pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau.
Yakni antara lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, daging ayam, tepung terigu dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Menariknya, dalam kegiatan kali ini, masyarakat juga mendapatkan potongan harga hingga Rp10 ribu untuk setiap paket komoditas pangan yang tersedia.
“Ada potongan harga Rp10.000 untuk masyarakat. Ini sangat membantu, karena walaupun selisih harga hanya seribu atau dua ribu rupiah, itu sudah sangat berarti untuk kebutuhan harian mereka,” ungkap Raisah.
Raisah menegaskan bahwa pelaksanaan GPM adalah hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, seperti Bulog, Bank Indonesia, distributor, petani, pelaku UMKM, PUPM, dan OPD teknis lainnya.
Setiap kegiatan selalu diawali dengan koordinasi guna menentukan harga pasar dan harga jual yang sesuai untuk masyarakat. Melalui giat ini, Pemprov NTB berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan secara efektif, terutama di tengah tantangan fluktuasi harga pasar. (red)
