NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar Rapat Paripurna, kemarin. Agenda fokus kali ini, terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Penjelasan Gubernur tentang Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dikesempatan ini, melalui Juru Bicara (Jubir) Sambirang Ahmadi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi NTB menyampaikan sejumlah catatan strategisnya terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2025 :
“Pertama-tama, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi. Pendapatan daerah naik Rp 159,38 miliar (+2,52%) menjadi Rp 6,49 triliun, PAD tumbuh Rp 298,76 miliar (+11,90%), inflasi terkendali di angka 1,28 persen lebih rendah dari nasional. Ini capaian penting,” katanya.
“Namun, Fraksi PKS menegaskan: Nota Keuangan ini harus menjawab tema konsolidasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersama melakukan akselerasi pembangunan,” imbuhnya.
Kedua, lanjut Sambirang Ahmadi, Perda SOTK baru akan berlaku efektif tahun 2026. OPD akan dirampingkan. “PKS mendukung konsolidasi, tetapi kami ingatkan : konsolidasi bukan hanya soal memangkas struktur, tapi membangun birokrasi meritokratis,” ingatnya.
“Hari ini masih ada 518 honorer yang ditampung hingga akhir 2025. Bagaimana nasib mereka di 2026? Apakah ada solusi yang manusiawi dari pemerintah? Kami mendorong pemerintah menyiapkan skema transisi yang adil, arif dan bijaksana untuk masa depan para honorer yang belum terakomodir dalam formasi PPPK,” sambungnya.
Ketiga, kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB itu, PAD memang tumbuh signifikan, tetapi kenaikan terbesar berasal dari retribusi BLUD RSUD Rp 956,28 miliar (+24,34%). Ini pendapatan yang terikat (earmarked), tidak fleksibel untuk pembangunan umum.
Kenaikan ini, kata dia, hanya bermakna bila dibarengi perbaikan mutu layanan kesehatan. Rakyat menunggu antrian lebih cepat, ketersediaan obat yang cukup, peralatan medis yang memadai, dan jaminan bahwa pasien miskin tidak ditolak.
“Tanpa itu, angka kenaikan PAD hanyalah semu. PKS menegaskan perlunya perluasan basis PAD baru: optimalisasi dividen BUMD, optimalisasi aset daerah, retribusi digital pariwisata, dan perlunya mengkaji peluang pemberlakuan pajak hijau,” tuturnya.
Keempat, lebih lanjut disampaikan Fraksi PKS, belanja naik Rp 264,05 miliar (+4,24%) menjadi Rp 6,49 triliun. Tetapi waktu eksekusi APBD-P hanya tiga bulan tersisa. Risiko serapan rendah dan SILPA menumpuk di ujung tahun sangat besar.
PKS menegaskan agar belanja benar-benar diarahkan pada program yang siap dilaksanakan. PKS mendukung pemerintah untuk menciptakan APBD yang sehat dan tidak lagi mewariskan utang jangka pendek ke APBD berikutnya.
“Kami mendesak minimal 15 persen dari total belanja dialokasikan untuk belanja modal produktif: jalan provinsi, irigasi pertanian, pasar rakyat, cold storage perikanan, dan infrastruktur pariwisata. Rakyat menunggu hasil nyata, bukan SILPA berulang,” tegasnya.
Kelima, Fraksi PKS juga mencermati beban cicilan utang Rp 152,79 miliar. “Kami memahami ini bagian dari pinjaman PEN ke PT SMI sekitar Rp 700 miliar saat pandemi, di mana lebih dari Rp 500 miliar dialokasikan ke RSUD untuk pembangunan gedung dan alkes,” katanya.
“Pertanyaannya: apakah rakyat sudah merasakan peningkatan layanan sebanding dengan beban utang yang ditanggung? PKS mendukung investasi kesehatan, tetapi meminta transparansi portofolio utang: berapa sisa pokok, tenor, bunga yang masih menjadi beban daerah. Utang tidak boleh jadi candu fiskal, tapi harus memberi pelayanan kesehatan yang nyata bagi rakyat NTB,” jelasnya.
Keenam, dikatakan Sambirang, Fraksi PKS mendukung penyertaan modal ke BUMD, khususnya PT GNE, agar blokir dirjen AHU bisa dibuka dan PT. GNE bisa bergerak. Tetapi dukungan ini bersyarat: harus ada business plan prospektif 2025–2030, disiplin keuangan dengan laporan yang diaudit transparan, dan struktur manajemen yang profesional berbasis meritokrasi.
“Kami juga mengingatkan POJK 11/2025: Jamkrida wajib ekuitas Rp 75 miliar di 2026, Rp 100 miliar di 2028. Untuk itu, Roadmap permodalan harus disiapkan sejak sekarang,” kata Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-KSB tersebut.
“Terkait Bank NTB Syariah, kami mendesak struktur direksi dan manajemen baru untuk segera memperbaiki kinerja layanan transaksi yang sekarang masih belum pulih sepenuhnya, dan memperbesar size pembiayaan produktif,” imbuhnya.
“Kami mendukung gagasan dan arah kebijakan pemerintah menjadikan BUMD sebagai mesin penggerak ekonomi daerah yang dihuni SDM profesional berbasis meritoktrasi. Untuk itu, BUMD tidak boleh lagi sekedar menjadi tempat parkir jabatan tim sukses atau alat politik balas jasa, tetapi benar-benar menjadi engine of growth, mesin pertumbuhan ekonomi,” lanjut dia.
Selain itu, lebih jauh disampaikan Sambirang, bahwa fraksi PKS juga mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang akan datang sebagai bagian dari agenda NTB mendunia.
“Bagi kami, MotoGP bukan sekedar tontonan olahraga, tetapi instrumen ekonomi strategis yang memberi multiplier effect pada pariwisata, UMKM, lapangan kerja, dan citra NTB di mata dunia. MotoGP adalah simbol NTB telah mendunia, dan PKS akan senantiasa berdiri bersama pemerintah menyukseskan event strategis tersebut,” tegasnya.
Ditegaskannya, APBD-P 2025 harus menjadi awal akselerasi RPJMD 2025–2029. Fraksi PKS ingin NTB Makmur Mendunia benar- benar berbasis birokrasi meritokratis, PAD sehat, belanja produktif, utang transparan, dan BUMD profesional.
“Setiap rupiah APBD harus jadi energi untuk menghapus kemiskinan ekstrem, memperkuat ketahanan pangan, dan membawa pariwisata NTB mendunia,” demikian disampaikan Sambirang Ahmadi dikesempatan rapat paripurna DPRD NTB kemarin. (red)
