NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan pandangan strategis dan kritis terhadap pidato Gubernur yang menjelaskan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025.
“Fraksi Demokrat berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan tanggungjawab dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri AR.
Menurut pihaknya, bahwa tahun anggaran 2025 merupakan tahun penting dalam transisi pasca pandemi dan pemulihan ekonomi. Dalam konteks provinsi NTB, tantangan besar masih ada pada sejumlah hal.
Antara lain, sebut Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat NTB itu, seperti pemulihan ekonomi masyarakat akar rumput. Terutama sektor informal, petani, nelayan dan UMKM.
Kemudian ketimpangan akses layanan publik antara wilayah pesisir dan pegunungan. Perubahan iklim dan bencana alam seperti kekeringan, banjir serta kerentanan pangan. Termasuk kebutuhan akan infrastruktur digital dan fisik untuk menunjang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Fraksi Demokrat mengapresiasi pendekatan realistis yang digunakan untuk merumuskan perubahan APBD,” kata Legislator Udayana jebolan asal Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut.
“Namun kami menekankan pentingnya ketelitian dalam menghitung dampak lanjutan dari perubahan kebijakan fiskal nasional, seperti dana tansfer ke daerah, serta dampak geopolitik global terhadap inflasi dan daya beli masyarakat,” sarannya.
(PAD) BELUM MENINGKAT SIGNIFIKAN
Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Pasalnya, sejumlah sektor yang selama ini menjadi andalan, seperti pajak kendaraan dan retribusi jasa umum, dinilai sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah.
Maka dari itu, pihaknya menekankan pentingnya menggali potensi baru melalui sektor pariwisata halal, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan perizinan.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PAD dilakukan secara transparan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap penyertaan modal kepada BUMD harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat NTB.
KUALITAS VS KUANTITAS BELANJA
Terkait dengan belanja daerah, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Adalah Kualitas Belanja versus Kuantitas Belanja.
Fraksi menekankan agar setiap kenaikan belanja harus diiringi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi, serta tidak ada program yang tumpang tindih antar OPD.
Kemudian, pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keadilan wilayah, mengingat banyak daerah tertinggal dan wilayah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dasar.
Selanjutnya, prioritas pada sumber daya manusia dan layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga medis serta infrastruktur sekolah dan puskesmas.
Demikian dengan belanja sosial untuk pengurangan ketimpangan. Program perlindungan sosial perlu disesuaikan dengan data kemiskinan terbaru agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
SOROTI ISU PENGHAPUSAN HONORER
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat NTB juga bahkan menyoroti soal isu terkini terkait penghapusan tenaga honorer secara nasional, khususnya yang berdampak pada sektor layanan publik di NTB.
“Kami sangat khawatir penghapusan tenaga honorer akan memicu ledakan pengangguran baru di NTB,” kata pria yang duduk di Komisi IV DPRD Provinsi NTB tersebut.
“Ini mengingat ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun hingga saat ini belum terakomodasi dalam seleksi PPPK maupun skema tenaga paruh waktu,” sambung Syamsul Fikri.
Sebagai solusi, pihaknya pun mengusulkan pembentukan Tenaga Layanan Publik Daerah (TLPD), sebuah skema yang bertujuan menjembatani tenaga honorer yang belum mendapatkan akses kerja formal.
Selain itu, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melaksanakan pelatihan konversi profesi bagi tenaga honorer terdampak, serta menyusun database terintegrasi.
Dimana yang memuat data lengkap tenaga honorer yang belum terserap. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB.
UTAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT
Lebih jauh disampaikan Syamsul Fikri bahwa, pihaknya menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengawasan APBD yang harus mengutamakan kepentingan rakyat NTB.
Ditegaskan, perubahan APBD adalah bagian dari respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional maupun global. Fraksi menilai bahwa tahun 2025 merupakan tahun penting pasca-pandemi.
Dimana pemulihan ekonomi masih menjadi fokus utama, terutama di sektor informal, petani, nelayan, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB.
Meski begitu, pihaknya juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi Provinsi NTB. Pertama, soal pemulihan ekonomi masyarakat akar rumput.
Sektor informal seperti petani, nelayan, dan UMKM masih sangat tertekan pasca-pandemi, memerlukan perhatian dan program yang lebih konkret dari pemerintah.
Kedua, ketimpangan akses pelayanan publik. Masih terdapat kesenjangan besar antara wilayah pesisir dan pegunungan dalam hal akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga, perubahan iklim dan bencana alam. Kejadian-kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir yang mengancam ketahanan pangan daerah. Keempat, kebutuhan infrastruktur digital dan fisik.
Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Diakhir, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 ini dengan cermat dan bertanggung jawab.
Fraksi mendukung arah perubahan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pendapatan dan efisiensi belanja.
Pihaknya juga meminta agar transparansi dan partisipasi publik lebih diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran daerah. “Demokrat bersama rakyat, perjuangkan perubahan,” tegas Syamsul Fikri.
Dukungan terhadap perubahan anggaran ini diharapkan akan mendorong kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat NTB, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keberpihakan pada yang membutuhkan. (*)
