NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST angkat bicara. Dengan tegas, politisi PKS itu mendesak pemerintah agar segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat petani.
Pasalnya, masyarakat petani saat ini menjerit membutuhkan pupuk. Seperti halnya di NTB. Jatah alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB dikurangi tahun ini. “Ini rakyat teriak butuh pupuk, ayo (pemerintah pusat) segera sadar untuk perhatian sama rakyat,” desak Johan Rosihan dengan tegas pada Kamis 1 Februari 2024.
“Saya berharap pemerintah ini segera sadar, agar bisa memenuhi kebutuhan dasar petani berupa pupuk ini dengan memberikan alokasi maksimal pada subsidi pupuk sesuai yang ada (terdaftar) di e-alokasi sebagai data pokok penyediaan pupuk subsidi nasional,” imbuhnya.
Menurut dia, persoalan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi ini, tidak hanya terjadi untuk Provinsi NTB, namun merata di seluruh Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ungkap Johan Rosihan, ada pengurangan alokasi perhektare/petani yang ada di e-alokasi.
Kemudian yang kedua, sambung Legislator Senayan kelahiran asli asal Sumbawa yang dikenal vocal menyuarakan aspirasi rakyat ditingkat pusat tersebut, yakni lantaran adanya pengurangan jenis pupuk yang subsidi. Oleh karenanya, ia menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat petani.
“Semua itu terjadi karena memang pemerintah ini tidak menjadikan sektor pertanian dalam arus utama pembangunan kita. Alokasi subsidi pupuk dalam APBN jauh dibawah permintaan kebutuhan pupuk dari e-alokasi yang diajukan oleh kelompok tani.
Inilah persoalan dasar kenapa pupuk subsidi ini selalu menjadi soal disetiap musim tanam,” sesal Johan Rosihan.
Diungkapkannya pula, bahwa persoalan ini kerap menjadi agenda pembahasan di Komisi IV bersama pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun rapat resmi lainnya di DPR RI. “Sudah menjadi agenda rutin (pembahasan soal pupuk) di Komisi IV (DPR RI),” bebernya.
“Tapi karena memang anggaran pupuk subsidinya jauh dibawah kebutuhan dalam e-alokasi. Ya (kalaupun) rapat dengan menteri ya ndak akan banyak gunanya. Maka dari itu, kembali ditegaskannya, presiden diminta dapat menambah alokasi subsidi pupuk sesuai dengan e-alokasi yang diajukan oleh kelompok tani.
“Kita minta presiden agar menambah alokasi subsidi pupuk ini sesuai dengan e-alokasi yang diajukan oleh kelompok tani. Ini rakyat teriak butuh pupuk. Ayo segera sadar untuk perhatian sama rakyat. Jadi perubahan itu niscaya, untuk kemajuan dan kesejahteraan petani kita,” pungkas Johan Rosihan.
Sebelumnya, menyikapi persoalan ini pula, DPRD Provinsi NTB juga telah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar segera menyurati Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Karena alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB di 2024 berkurang dari realisasi 2023 lalu.
Terlebih awal tahun ini adalah awal masa tanam petani. Sehingga para petani dinilai sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan jumlah besar. Tercatat, 2024 ini, kuota pupuk subsidi yang diterima NTB sebesar 130.115 ton Urea, 89.182 ton NPK dan 153 ton pupuk kakao.
Jika dibandingkan tahun 2023, kuota pupuk urea subsidi mencapai 182.848 ton, NPK 106.052 ton dan kakao 1.121 ton. Maka dari itu, pihak DPRD NTB mendorong Pemprov bersama Pemda di 10 Kabupaten/Kota se-NTB segera bersurat ke Mentan dan Presiden untuk mencari solusi dari persoalan ini. (red)
