NUSRAMEDIA.COM — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-79, Anggota DPR RI asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan melontarkan kritik terhadap pemerintah.
Ini berkaitan dengan kebijakan impor pangan yang dinilai oleh Anggota Komisi IV DPR RI tersebut tidak sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Impor pangan, menurut Johan Rosihan, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian dalam negeri yang seharusnya dapat menjadi pilar ketahanan pangan.
“Sudah 79 tahun kita merdeka, tetapi kita masih terus bergantung pada impor pangan. Ketergantungan pada impor bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional,” katanya.
“Tetapi juga mengancam kesejahteraan petani lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia,” sambung Anggota Legislatif (Aleg) PKS ini.
Hal itu disampaikan Johan Rosihan tepatnya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan-Jakarta, Jum’at (16/08/2024).
Menurut Johan Rosihan, ketergantungan impor pangan yang terus-menerus, merupakan cerminan dari kurangnya visi dan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.
“Kita masih memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya manusia yang cukup memadai. Tetapi sayangnya, potensi ini tidak dioptimalkan. Alih-alih mendorong produksi dalam negeri, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan impor,” ujarnya.
“Kebijakan semacam ini jelas merugikan petani kita dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Padahal, untuk mencapai kedaulatan pangan, kita harus memastikan bahwa petani kita sejahtera,” imbuhnya.
Legislator Senayan kelahiran asli Sumbawa-Nusa Tenggara Barat itupun menyerukan, agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional.
“Pemerintah harus segera menyusun dan menjalankan kebijakan yang pro-petani dan pro-produksi dalam negeri. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud, jika kita mampu memproduksi kebutuhan pangan kita sendiri, tanpa bergantung pada negara lain,” desaknya.
SOROTI ANGGARAN KETAHANAN PANGAN
Tak hanya itu, Johan Rosihan juga merespon isi pidato kenegaraan Presiden. Terutama mengenai RAPBN 2025 mengenai peningkatan anggaran ketahanan pangan nasional. Menurut dia, isi pidato tersebut selalu memakai prinsip Historical Budgeting.
Dimana yang seolah-olah anggarannya naik setiap tahun namun program yang dibuat bukan berdasar kebutuhan petani dan peningkatan target produksi pangan dalam upaya mengurangi impor.
“Saya melihat jika Presiden punya visi kedaulatan pangan tentunya anggaran sebesar itu harus dioptimalkan untuk peningkatan produksi pangan nasional, namun yang terjadi setiap tahun peningkatan impor pangan,” kata Johan.
Dia menilai anggaran ini seperti fatamorgana. Dimana terlihat anggarannya besar dan terus meningkat, namun ketika diteliti di dalamnya termasuk biaya membangun bendungan, irigasi dan lain-lain yang terlihat kontradiktif dengan anggaran pertanian yang terus menurun setiap tahun.
Padahal, sambung Johan Rosihan, berurusan langsung dengan produksi pangan nasional. “Dari sisi alokasi budgeting mengalami problem ketika anggaran untuk produksi pangan terus menurun,” ujarnya.
“Namun anggaran ketahanan pangan lebih banyak digunakan untuk kepentingan infrastruktur, ini menciptakan anomali ketahanan pangan yang akan terus bergantung dengan impor,” imbuhnya.
Johan Rosihan juga lantas mencontohkan, data impor beras per Juni 2024 ini telah mencapai 5,17 juta ton. Sementara itu, produksi padi mengalami penurunan sebesar 17,54% dibanding tahun lalu.
“Hal ini harus menjadi catatan pemerintah bahwa impor beras kita sudah pada fase membahayakan kedaulatan pangan sebab tahun ini angka impornya paling besar dibanding tahun sebelumnya, dan celakanya kemampuan produksi kita semakin mengkhawatirkan,” cetusnya.
Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124, 4 triliun itu lanjut Johan, diisi oleh porsi terbesarnya untuk membangun bendungan dan jaringan irigasi sebesar 43,5% dari total anggaran ketahanan pangan tersebut.
“Saya menyoroti hal ini agar anggaran infrastruktur pangan dimasukkan dalam kelompok sektor infrastruktur, dan agar anggaran ketahanan pangan betul-betul diperuntukkan bagi kepentingan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
“Yakni untuk kepentingan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan serta sesuai kebutuhan petani dan nelayan sebagai garda terdepan bagi ketahanan pangan nasional,” demikian Johan Rosihan menambahkan. (red)
