NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan memberikan catatan dan masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, program tersebut menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Meskipun program ini memiliki tujuan yang sangat baik, Legislator Senayan kelahiran asli Sumbawa yang dikenal cukup vocal itu menyoroti pentingnya memastikan keberlanjutan program melalui penguatan sektor pangan lokal dan kemandirian pangan nasional.
“Program makan bergizi gratis adalah langkah yang sangat positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek,” ujarnya, Rabu (08/01/2025).
“Program ini harus menjadi motor penggerak untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap,” sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut kepada wartawan.
Johan Rosihan mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan pemerintah yang masih bergantung pada impor bahan pangan, termasuk impor 200 ribu sapi dari Brasil untuk mendukung program MBG. Menurut dia, ketergantungan pada impor bahan pangan memiliki sejumlah dampak negatif.
Dampak yang dimaksud antara lain tekanan pada anggaran negara. Menurut pria yang duduk di Komisi IV DPR RI itu, fluktuasi harga global dapat membebani anggaran, apalagi jika nilai tukar rupiah melemah.
Kemudian risiko pasokan global, yaitu gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam keberlanjutan program.
“Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan. Kita harus menjadikan program ini sebagai pendorong untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor,” tegas Johan.
Sebagai wakil rakyat di Senayan yang bermitra dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Johan memberikan beberapa saran strategis untuk memastikan program makan bergizi gratis mendukung upaya swasembada pangan.
Setidaknya ada lima cara strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, kata dia, penguatan produksi lokal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal.
“Berikan subsidi kepada peternak kecil, perbaiki sistem distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas. Peternak lokal harus menjadi tulang punggung program ini,” saran Johan Rosihan.
Kedua, lanjutnya, yaitu diversifikasi sumber protein. Eks Anggota DPRD Provinsi NTB tersebut menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sapi dengan mendorong produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing.
“Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas. Kita harus memanfaatkannya untuk mendukung kebutuhan protein masyarakat,” ujar Johan Rosihan menegaskan.
Ketiga, masih kata dia, infrastruktur dan teknologi. Johan mengatakan pembangunan fasilitas seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah perlu memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi peternakan.
Keempat, perlindungan pasar lokal. Pemerintah perlu melindungi peternak lokal dari dampak impor melalui kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat. “Jangan biarkan pasar lokal kalah oleh produk impor. Peternak kita butuh dukungan nyata,” ujar Johan.
Kelima, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya.
Oleh karenanya, Johan Rosihan mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah tujuan jangka panjang yang harus diperjuangkan bersama. Program MBG ini harus menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai kemandirian pangan.
“Jika kita hanya mengandalkan impor, program ini akan menjadi pedang bermata dua, membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi melemahkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah dapat memanfaatkan program ini sebagai momentum untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan mandiri. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber SSM dan SDA.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, saya yakin Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian Johan Rosihan menambahkan. (Ist)
