NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM, Najamuddin Moestafa angkat bicara. Poitisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti soal kejelasan data tenaga honorer daerah (honda) yang ada dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Pasalnya, anggaran sekitar Rp 17 miliar yang diperuntukan bagi 11 ribuan lebih pembayaran tenaga honda menuai tanda tanya besar. Terutama persoalan data yang ada di pihak antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
“Saya cek tidak singkron antara data BKD dengan di BPKAD. Ini tugas saya (mengecek) sebagai Komisi I,” kata anggota DPRD NTB jebolan asal Dapil Lombok Timur tersebut, Senin (6/6) kemarin di Mataram. Menurut dia, ada sekitar Rp 17 miliar yang dikeluarkan setiap pertahunnya untuk pembayaran bagi 11 ribu lebih tenaga honda menggunakan APBD NTB.
Sedangkan data honda yang ada di BKD berjumlah 6.618 orang saja. “Kalau tidak salah Rp 17 miliar pertahun untuk 11 ribu orang, tapi yang terdaftar hanya 6.618 orang,” kata Najamuddin. “Sementara uang yang dikeluarkan (BPKAD) itu diperuntukan 11 ribu orang. Nah sisanya?. Jangan dibiarkan begini. Jangan-jangan nanti (sisanya) 5 ribuan (honda) itu fiktif. Jangan-jangan ya,” tambahnya.
Oleh karenanya, persoalan ini dinilai mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu sangat penting untuk disikapi segera. Gubernur NTB diminta memerintahkan BKD-BPKAD mengsingkronkan data. “Saya minta kepada Gubernur untuk segera turun tangan memerintahkan BKD dengan BPKAD menyingkronkan data. Ini penting,” tegas politisi PAN yang dikenal cukup vocal tersebut.
“Maka sekarang, kalau itu tidak mau dikatakan fiktif ya segera singkronkan data itu,” demikian Najamuddin Moestafa menambahkan. Sementara itu, Kepala BPKAD NTB Samsul Rizal yang dimintai tanggapannya nampak enggan berkomentar banyak terkait hal ini. “Lengkapnya silahkan ke bidang anggaran ya,” singkatnya. Kemudian Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir yang dikonfirmasi menanggapi hal ini dengan tegas menepis adanya dugaan data fiktif soal honda.
“Selisih data tersebut bukan fiktif, tapi data yang kami minta ke OPD belum lengkap dikirim ke BKD. Jadi kami tetap meminta datanya ke OPD sesuai dengan data gaji yang diterbitkan BPKAD,” tegasnya. Apalagi sekarang, masih kata dia, dengan adanya surat Menpan-RB tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penghapusan Tenaga Honorer dan akan dialihkan ke CPNS dan PPPK, maka BKD harus memastikan data honorer.
“Jumlahnya harus sama dengan gaji yang dibayarkan. Staf saya hari ini (kemarin) turun ke dinas untuk memastikan data honorer itu real dan pasti. Staf sedang ke OPD mengecek data real sesuai dengan jumlah gaji yang dicairkan di BPKAD,” demikian ungkap Muhammad Nasir. (red)
