NUSRAMEDIA.COM — Menyikapi besarnya dorongan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal di Nusa Tenggara Barat, Komisi IV DPRD Provinsi NTB memastikan bakal segera “turun gunung” alias terjun langsung melakukan kroscek lapangan dalam waktu dekat ini.
“Kami dari Komisi IV memastikan akan segera mengkroscek turun lapangan,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB jebolan asal Dapil V Kabupaten Sumbawa-Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Abdul Rahim, Selasa (11/02/2025) di Mataram.
Ia tak menampik, bahwa dorongan masyarakat terhadap pihaknya cukup kuat agar menyikapi aktivitas tambang ilegal disejumlah titik lingkup NTB. Terlebih persoalan ini, kerap disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat untuk segera disikapi.
Bahkan belum lama ini, Komisi IV DPRD NTB telah melakukan hearing bersama sejumlah Non-Governmental Organization (NGO). Persoalan fokus yang dicuatkan mereka serupa, yakni berbicara soal tambang ilegal.
Sebab, menurut mereka dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas tambang ilegal cukup meresahkan masyarakat. Terutama bagi yang berada diwilayah lingkar tambang. Diharapkan, persoalan ini dapat menuai solusi terbaik.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini, kami Komisi IV akan segera mengkroscek turun lapangan. Agar persoalan-persoalan masyarakat yang ada di daerah-daerah lingkar tambang ilegal yang sedang berjalan ini, kita bisa menentukan langkah-langkah positif yang kita tempuh kedepannya,” tegas Abdul Rahim.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Bram itu juga mengungkapkan, bahwa laporan intens masyarakat kepada dirinya secara langsung terkait aktivitas tambang ilegal sudah sangat meresahkan. Ini lantaran dampaknya tidak main-main. Mulai dampak lingkungan.
Ditambah lagi dengan maraknya aksi pembalakkan liar. Kawasan hutan kritis, mengakibatkan mudah terjadinya longsor, banjir. Belum lagi berkurangnya sumber mata air. Disisi lain, akibat longsor, sejumlah infrastruktur jalan juga ikut terdampak rusak.
Sehingga, menurut dia, hal ini menjadi atensi fokus dan serius pihaknya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas/detail, maka pihaknya berencana akan turun langsung ke lapangan. Yakni melihat dan memastikan secara langsung fakta lapangan.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB Hamda Kasim juga mengaku sempat menerima langsung berbagai aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah NGO belum lama ini. Tepatnya, kata dia, saat hearing antara tiga NGO bersama Komisi IV DPRD NTB.
Bahkan, khusus persoalan tambang di Kabupaten Sumbawa, tegas Hamdan Kasim, pihaknya telah mengagendakan untuk turun langsung ke lapangan. Ini untuk mengkroscek lebih detail terkait persoalan yang ada.
“Kita sudah mengagendakan turun langsung ke Sumbawa. Biar bisa mengetahui secara terang apa yang terjadi dilapangan. Kami juga mendorong Dinas ESDM segera mengaudit data tambang rakyat, baik legal maupun ilegal. Sudah kami dorong untuk membentuk satgas tambang,” pungkasnya.
Sekedar informasi, terkait persoalan tambang ilegal di NTB, sebelumnya Komisi IV DPRD juga telah melakukan hearing bersama tiga NGO. Meliputi Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Lombok Global Institut (LOGIS) dan Lingkar Hijau Sumbawa (LHS). (red)
