NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kominfotik Provinsi NTB membuka sebuah ruang dialog produktif melalui konferensi pers.
Adapun tema besar yang diangkat : “Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB”. Kegiatan itu terlaksana tepatnya di Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital, Rabu (18/06/2025).
Ruang dialog itu turut dihadiri langsung Kepala Dinas Kominfotik NTB, H Yusron Hadi. Kemudian akademisi, masyarakat serta pemangku kebijakan. Ini dalam rangka memperkuat langkah strategis menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Karena persoalan kemiskinan di NTB, masih menjadi “PR” besar untuk diperhatikan lebih fokus. Mantan Wakil Gubernur NTB, H Badrul Munir memaparkan beberapa hal.
Antara lainnya, menekankan pentingnya konsistensi dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Termasuk dilakukannya pemetaan wilayah miskin secara mendetail.
“NTB memiliki banyak sumber daya. Kubcinya adalah integrasi program dan kemauan politik yang kuat. Tidak cukup hanya data, tapi harus ada tindakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Ini, kata dia, berdasarkan pembelajaran dan pengalaman pengentasan kemiskinan pada periode 2008-2013 mencapai 6,56 persen dalam kurun waktu lima tahun. Capaian paling tinggi selama 20 tahun terakhir.
“Implementasinya dari dua pendekatan dan empat klaster. Dua pendekatan tersebut adalah Pendekatan Kawasan yaitu kabupaten, kota, dan desa; serta Pendekatan Komoditi (Pijar: Sapi Jagung dan Rumput Laut),” terangnya.
Sementara itu, H Mansur Afifi menggarisbawahi bahwa penyelesaian kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya transformasi struktural dan kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok paling bawah.
Pengentasan Kemiskinan mesti melihat penanganan dari sejarahnya. Pengentasan kemiskinan, kini dilakukan dengan pola peningkatan pendapatan masyarakatnya. Selain pengurangan beban masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
“Kemiskinan ekstrem itu soal keadilan. Negara dan daerah harus hadir dalam bentuk anggaran, program afirmatif, dan monitoring yang ketat,” kata Prof Mansur Afifi.
Dari sisi teknokratik, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Bappeda NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem ini dengan mengacu Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Yakni ada 3 (tiga) strategi dalam penanganan kemiskinan. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, menurunkan beban pengeluaran dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta menyinergikan kebijakan lintas sektor.
“Termasuk pendataan terpadu, penguatan basis UMKM, ketahanan pangan, dan pengentasan kawasan kumuh,” ujarnya. Iskandar juga menyampaikan bahwa, data kemiskinan ekstrem sudah dipetakan secara by name by adress dan akan menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran.
“Untuk kemiskinan ekstrem 2,04 dengan jumlah 119.000 orang ini sudah di petakan di tiap-tiap kabupaten dan sudah ada by name by addres. Tertinggi di Kab. Utara, by name by addres ini sudah ada di Bappeda. Ini menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran,” tegas Iskandar.
Sebagai informasi acara konfrensi pers ini juga menjadi wadah refleksi bagi publik untuk melihat sejauh mana kebijakan pembangunan daerah menyentuh kelompok rentan.
Diharapkan dengan kolaborasi lintas sektor dan generasi pemimpin, NTB akan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrem dan bergerak menuju kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia. (red)
