NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menandatangani nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD NTB 2025.
Penandatanganan KUA-PPAS itu berlangsung tepatnya pada acara Rapat Paripurna di Gedung Udayana, Rabu (07/08/2024). Hadir Penjabat (Pj) Gubernur NTB Dr Hassanudin, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Yek Agil dan Muzihir selaku Wakil Ketua DPRD NTB.
Disaksikan pula oleh para anggota DPRD NTB, Forkopimda dan para oejabat lingkup Pemprov NTB lainnya. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Hassanudin menyatakan, bahwa KUA-PPAS 2025 telah di susun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2025.
Dimana mengangkat tema besar pembangunan, yaitu “Penguatan Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan”. Dia menegaskan, teken KUA-PPAS itu adalah tonggak awal APBD.
Dimana nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi NTB pada tahun 2025 mendatang. Sekaligus pula menjadi bukti dan mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
“KUA dan PPAS tahun 2025 ini telah disusun dengan sangat baik dan strategis,” kata Pj Gubernur Mayjen TNI (Purn) Hassanudin. Diterangkannya, bahwa tema yang diusung mencerminkan tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat yang diarahkan untuk beranjak dari agraris maritim konvensional.
Sehingga menuju industrialisasi, demi meningkatkan nilai tambah akan hasil-hasil produksi di tanah pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Tentunya itu semua membutuhkan dukungan dan semangat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mampu dihadirkan di NTB.
“Tema yang di usung kali ini mencerminkan tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat yang diarahkan untuk beranjak dari agraris maritim konvensional, menuju industrialisasi,” sambung Eks Pj Gubernur Sumatera Utara tersebut. Tak lupa, ia juga mengapresiasi DPRD NTB atas kerjasama dan komitmen mewujudkan APBD yang sehat pada 2025.
Dirinya juga optimis muatan KUA-PPAS yang disepakati ini dapat mengantarkan NTB pada pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Pj Gubernur juga berharap apa yang disepakati ini akan menjadi pondasi yang kokoh.
Terlebih dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang lebih berkualitas sekarang dan pada masa yang akan datang. “Kami menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi NTB. Kami juga optimis, muatan KUA-PPAS yang kita sepakati ini dapat menghantarkan kita pada pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPD 2024-2026,” tuturnya.
“Dan apa yang kita sepakati ini menjadi pondasi untuk mewujudkan keuangan daerah yang berkualitas saat ini, dan di masa yang akan datang,” demikian Pj Gubernur NTB Hassanudin menambahkan. Sementara itu, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda juga menyampaikan harapannya.
Yakni agar KUA-PPAS yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) yang komprehensif. “Nota kesepakatan ini merupakan dasar dari penyusunan RAPBD. Kami berharap proses ini dapat berjalan lancar,” ujar politisi Partai Golkar yang berhasil terpilih kembali ke Udayana itu.
Untuk diketahui, Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Provinsi NTB 2025 mencakup tiga komponen diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan itu, ia berharap proses penyusunan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga berbagai program pembangunan di Provinsi NTB dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (red)
