NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat terus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sukses aman, dan tepat sasaran di seluruh kabupaten/kota.
Gubernur NTB Dr H Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa program tersebut bukan sekedar agenda memberi makan, melainkan gerakan sosial ekonomi yang bermartabat, berkelanjutan serta memuliakan rakyat.
“MBG bukan hanya soal memberi makan, tetapi memastikan makanan itu aman, bergizi, dan memuliakan kehidupan rakyat. Karena di setiap piring yang kita sajikan, ada masa depan anak-anak NTB yang sedang kita jaga,” ujarnya.
Guna menyukseskan program itu, NTB pun hingga kini terus memantapkan segala sesuatunya. Bahkan secara bersama, memperkuat Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), uji lab pangan, dan pelatihan penjamah pangan.
SEBARAN MBG : BANGUN GENERASI NTB
Tercatat hingga 1 November lalu, program tersebut di NTB menunjukkan kemajuan baik. Capaian itu menegaskan komitmen Pemprov NTB dalam memastikan hak gizi anak-anak dan kelompok rentan terpenuhi secara berkelanjutan.
Selain fokus pada gizi, program ini juga memperkuat ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja baru. MBG kini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun generasi emas NTB.
PENERIMA MANFAAT MENINGKAT SIGNIFIKAN
Untuk jumlah penerima manfaat dari program tersebut terbilang meningkat signifikan. Pasalnya, kini tercatat sudah mencapai 1.236.270 jiwa atau 66,8 persen dari total target 1,85 juta penerima manfaat.
Adapun untuk sebaran penerima manfaat MBG di NTB yakni mencakup Balita, Siswa PAUD, sampai SMA/SMK sederajat hingga ibu menyusui dan hamil dengan jangkauan yang merata di seluruh kabupaten/kota.
“Lebih dari dua pertiga target penerima manfaat telah terlayani secara aktif. Ini menunjukkan sinergi yang baik antara semua pihak,” beber orang nomor satu di NTB tersebut.
RATUSAN DAPUR MBG TELAH BEROPERASI
Dalam pelaksanaannya, terdapat 409 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi aktif di seluruh NTB, terdiri atas: 402 SPPG Mitra Swasta dan Masyarakat.
Kemudian 4 SPPG di Pondok Pesantren, 2 SPPG di lingkungan POLRI, 1 SPPG di TNI AU, dan 84 SPPG sedang dalam tahapan Proses. SPPG menjadi simpul utama sistem penyediaan pangan MBG.
Dimana menghubungkan petani, nelayan, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan sekolah, pondok pesantren, dan posyandu penerima manfaat.
SERAP BELASAN RIBU TENAGA KERJA LOKAL
Untuk diketahui pula, program MBG tidak hanya menjamin gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dengan menyerap sebanyak 17.434 tenaga kerja lokal.
Rata-rata setiap dapur MBG melibatkan 35 sampai dengan 40 pekerja lokal, sebagian besar perempuan dan merupakan pelaku UMKM.
“MBG bukan hanya memberi makan anak-anak NTB, tapi juga memberi penghidupan bagi ribuan keluarga di seluruh kabupaten/kota,” ujar Gubernur Iqbal.
LIBATKAN 1.391 SUPPLIER LOKAL
Sebanyak 1.391 supplier lokal ikut mendukung rantai pasok MBG, terdiri dari: 738 UMKM, 46 Koperasi, 6 BUMDes, dan 601 supplier lainnya.
Dengan keterlibatan ini, MBG menjadi program yang menumbuhkan ekonomi lokal, memastikan petani, nelayan, peternak, dan pedagang kecil mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pemerintah.
STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DIPERKETAT
Pemprov NTB melalui Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terus memperkuat SLHS, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, uji laboratorium pangan, dan pelatihan penjamah pangan.
Dari 409 dapur aktif, tercatat: 361 SPPG (88,3 persen) telah mengajukan SLHS, 279 (68,2 persen) telah bersertifikat, 301 (73,6 %) telah menjalani IKL, 233 (56,9 %) dinyatakan laik operasi dan laik gizi, 299 (73,1 %).
Bahkan telah melakukan uji laboratorium pangan, dan 306 (74,8 % ) telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Hingga kini, 14.386 penjamah pangan telah mendapatkan pelatihan standar nasional.
Ini mencakup aspek kebersihan pribadi, sanitasi, pengendalian suhu masak, hingga pencegahan kontaminasi silang. “Kami memastikan setiap dapur MBG tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga aman secara menyeluruh, mulai dari sumber air, bahan baku, hingga penyajian,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan kualitas air pada depot penyedia MBG. “Air minum adalah komponen vital dalam keamanan pangan. Semua depot pemasok MBG wajib memastikan kualitas airnya benar-benar aman. Kesehatan anak-anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
KEBIJAKAN SERTA FOKUS KEDEPAN
Dengan capaian 409 dapur aktif, dan 84 dapur sedang dalam proses, 1,23 juta penerima manfaat, dan lebih dari 17 ribu tenaga kerja terlibat, Program MBG NTB kini menjadi gerakan sosial-ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Pemprov NTB bersama para Pemerintah Kabupaten/Kota Se- NTB akan fokus pada beberapa hal. Pertama, menuntaskan sertifikasi SLHS seluruh dapur MBG. Kedua, memperluas jangkauan hingga wilayah terpencil.
Ketiga, memperkuat pengawasan rantai pasok pangan dan air minum. Keempat, melibatkan masyarakat dan media dalam fungsi pengawasan sosial. Kelima, menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu menuju Generasi Emas NTB 2045.
Oleh karenanya, Gubernur NTB menegaskan, bahwa program MBG adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat. “Kita tidak sekadar memberi makan, tapi memastikan setiap piring yang tersaji membawa gizi, harapan, dan kemuliaan bagi masa depan NTB,” pungkasnya. (*)
