NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar kemarin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi.
Terutama kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ini atas keberhasilan Provinsi NTB menduduki peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah per-Juni 2025. Capaian ini menempatkan NTB di atas Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM). Menteri Tito Karnavian menyoroti kemampuan Gubernur Iqbal dalam mengorkestrasi jajaran dinasnya.
Terlebih untuk bekerja secara efektif, sehingga mampu mencapai realisasi anggaran yang sangat baik. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan efektivitas Pemprov NTB dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Itu semua tak lain demi mendukung pembangunan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat NTB. Rabu (09/07/2025), perihal itu juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Yusron Hadi.
Atas apresiasi itu, kata dia, Pemprov NTB sangat berterimakasih kepada Mendagri RI. “Pemprov berterimakasih kepada Bapak Mendagri dan jajaran yang telah memberikan apresiasi atas kinerja pendapatan dan keuangan daerah Provinsi NTB,” ucapnya. Menurut Haji Yusron kerap ia disapa, bahwa capaian baik itu tentunya hasil kerja bersama semua perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah.
Karena, kata dia, semakin cepat terealisasi, berarti program-program pemerintah ke masyarakat akan cepat tersalurkan. “Dan ini akan berimbas ke peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan,” jelasnya. “Karena kita paham investasi pemerintah di NTB ini masih dominan,” sambung Juru Bicara (Jubir) Gubernur NTB tersebut. Dia menegaskan pula, bahwa apresiasi itu akan menjadi motivasi jajaran Pemprov NTB.
Utamanya, ungkap pria yang juga Eks Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB itu, memaksimalkan kerja-kerja pembangunan yang telah direncanakan pada bulan-bulan kedepan hingga tuntas akhir tahun anggaran. “Yang terpenting pula, saya kira cepat realisasi pendapatan dan belanja harus tetap diimbangi dengan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang makin meningkat kualitasnya,” tutur Haji Yusron.
“Akuntabilitas terjaga bilamana pengawasan juga dilakukan secara tepat dan sistematis. Masih ada waktu untuk memastikan kegiatan-kegiatan strategis skala besar di setiap OPD berjalan dalam koridor akuntabilitas yang benar,” pungkasnya. (*)
