Beranda NASIONAL Sekda NTB Dampingi Sekjen Kemendagri

Sekda NTB Dampingi Sekjen Kemendagri

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Gita Ariadi mendampingi Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. H. Suhajar Diantoro. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Gita Ariadi mendampingi Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. H. Suhajar Diantoro.

Lalu Gita Ariadi yang juga Ketua Umum Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsedasi) mendampingi Sekjen Kemendagri pada Rakor Progres Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Yakni Program PKW untuk anak-anak usia 15 hingga 25 tahun bukan Siswa/Mahasiswa, Jum’at 4 Agustus 2023. Rakor online tersebut dihadiri Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dekranas.

Baca Juga:  Pesawat Super Air Jet Rute Lombok-Jakarta Mendarat Darurat di Bandara Juanda, Salah Satu Penumpangnya Johan Rosihan

Termasuk para Sekda dari 21 provinsi penerima Program PKW, para Ketua Dekranasda Provinsi, Kepala Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi 21 Provinsi se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite sapaan akrab Sekda menjelaskan, bahwa untuk di NTB, program PKW telah sukses dilaksanakan tahun lalu. Dimana diikuti ratusan peserta dari Kabupaten/Kota se-NTB.

“Untuk NTB, program PKW telah dilaksanakan tahun 2022. Peserta yang mengikuti sebanyak 225 orang dari Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat,” demikian Lalu Gita Ariadi.

Baca Juga:  Komisi III DPRD Sumbawa Dorong Mitra Kerja Tingkatkan PAD

Untuk diketahui, PKW adalah program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Ini untuk memberdayakan masyarakat usia anak sekolah (15-25 tahun), baik yang tidak sekolah, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau putus sekolah yang masih belum bekerja.

Melalui program ini, masyarakat bisa mengembangkan potensi diri dan menjalankan usaha mandiri. Pengembangan program PKW hasil kerjasama dengan Dekranas ini telah dilakukan sejak 2020.

Yakni dengan konsentrasi program Tekun Tenun. Hingga saat ini, program ini telah menjangkau hingga 3 ribu penerima manfaat diberbagai kawasan di Indonesia termasuk di Provinsi NTB. (red) 

Baca Juga:  Anggota DPR RI Abdul Hadi : "MoU Satu Juta Rumah dengan Qatar Harus Dikawal"