OLEH :
H. JOHAN ROSIHAN, ST – ANGGOTA KOMISI IV DPR RI DAPIL NTB 1 PULAU SUMBAWA
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis untuk memperbaiki status gizi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberdayakan ekonomi lokal.
Program ini memiliki dampak besar bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Namun, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari tantangan besar, khususnya terkait ketersediaan stok pangan dalam negeri.
KETAHANAN PANGAN LOKAL : PILAR UTAMA PROGRAM
Salah satu tantangan utama dari program ini adalah memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada jutaan penerima manfaat. Dengan kondisi produksi pangan lokal yang masih menghadapi berbagai kendala, ada potensi peningkatan impor pangan yang bisa melemahkan visi swasembada pangan nasional.
Sebagai wakil rakyat, saya memahami bahwa ketergantungan pada impor tidak hanya berisiko pada stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat mengancam kedaulatan pangan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memperkuat ketahanan pangan lokal, bukan sebaliknya.
PELUANG UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN LOKAL
Program Makan Bergizi Gratis justru dapat menjadi katalisator untuk memperkuat ketahanan pangan nasional jika dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan program ini sejalan dengan visi swasembada pangan:
1. Pemanfaatan Pangan Lokal sebagai Prioritas Utama
Program ini harus didasarkan pada pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Di NTB, misalnya, potensi hasil laut, padi, jagung, dan sayuran lokal dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan program. Diversifikasi pangan lokal, seperti mengganti gandum dengan singkong atau jagung, juga bisa menjadi langkah strategis.
2. Pemberdayaan Petani dan Nelayan Lokal
Untuk meningkatkan kapasitas produksi, petani dan nelayan harus mendapatkan akses ke teknologi modern, subsidi pupuk, serta jaminan harga jual yang layak. Kontrak jangka panjang antara pemerintah dan produsen lokal dapat menciptakan pasar yang stabil dan menguntungkan.
3. Infrastruktur Logistik dan Penyimpanan
Salah satu hambatan dalam distribusi pangan lokal adalah kurangnya fasilitas penyimpanan dan logistik. Pembangunan cold storage di wilayah produksi strategis dan perbaikan akses transportasi akan memastikan bahan pangan dapat didistribusikan dengan efisien dan tetap segar.
4. Digitalisasi Pemantauan Stok Pangan
Sistem digitalisasi yang diusulkan Badan Gizi Nasional dapat dimanfaatkan untuk memantau stok pangan lokal secara real-time, sehingga pemerintah dapat segera mengintervensi jika terjadi kekurangan atau gangguan pasokan.
5. Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi Desa
Melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengolahan dan distribusi bahan pangan lokal tidak hanya mendukung pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
TANTANGAN YANG HARUS DIATASI
Meski demikian, beberapa tantangan utama tetap perlu menjadi perhatian:
• Produksi Lokal yang Belum Memadai: Banyak wilayah, termasuk NTB, masih menghadapi kendala produktivitas akibat keterbatasan teknologi dan infrastruktur pertanian.
• Distribusi yang Tidak Merata: Wilayah terpencil seringkali sulit mendapatkan akses pangan segar karena masalah transportasi.
• Ancaman Impor yang Membesar: Jika stok pangan lokal tidak mencukupi, ada risiko pemerintah membuka keran impor lebih besar, yang bisa melemahkan daya saing petani lokal.
MENGELOLA RISIKO IMPOR
Sebagai langkah antisipasi, impor harus dijadikan opsi terakhir dan hanya digunakan untuk mengisi kekosongan sementara. Pemerintah juga harus menerapkan kebijakan kuota impor yang ketat, sambil tetap fokus pada peningkatan kapasitas produksi lokal.
Selain itu, pendidikan masyarakat untuk lebih menghargai produk pangan lokal harus ditingkatkan. Dengan memprioritaskan konsumsi pangan lokal, kita tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membantu membangun kemandirian ekonomi.
MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045
Sebagai wakil rakyat, saya mendukung penuh implementasi Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan bahwa program ini harus:
1. Memprioritaskan Pangan Lokal: Menggunakan bahan pangan dalam negeri untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.
2. Memperkuat Ekonomi Desa: Melibatkan BUMDes, koperasi, dan UMKM lokal sebagai bagian integral dari rantai pasok.
3. Mengurangi Ketergantungan pada Impor: Melalui peningkatan produksi lokal dan kebijakan yang mendukung petani serta nelayan.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah awal untuk mencapai swasembada pangan nasional sekaligus membangun SDM unggul yang siap bersaing di tingkat global.
NTB sebagai wilayah dengan potensi pangan yang besar, dapat menjadi percontohan keberhasilan program ini di Indonesia. Semoga langkah ini menjadi momentum untuk menciptakan Indonesia yang lebih berdaulat dalam pangan, lebih sejahtera dalam ekonomi, dan lebih unggul dalam SDM. Mari bersama wujudkan Indonesia Emas 2045! (*)
