NUSRAMEDIA.COM — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (21/04/2026) kembali menegaskan arah pembangunan berbasis inovasi yang lebih konkret dan berdampak.
Melalui rekomendasi Komisi IV DPRD NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, sektor riset dan inovasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menjadi sorotan penting.
Rekomendasi tersebut dibacakan secara resmi oleh Juru Bicara Komisi IV, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si yang menekankan bahwa inovasi daerah tidak boleh berhenti pada tataran konsep.
Melainkan, kata Legislator Udayana dari Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
■ Inovasi Harus Berdampak, Bukan Sekadar Formalitas
Komisi IV DPRD NTB menegaskan bahwa arah kebijakan inovasi daerah harus diperkuat dengan orientasi hasil yang jelas. Program inovasi tidak lagi cukup dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Pengembangan inovasi juga harus selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
■ Kualitas dan Keberlanjutan Jadi Kunci
Selain relevansi, kualitas inovasi juga menjadi perhatian utama. Komisi IV mendorong agar setiap inovasi yang dikembangkan memiliki keberlanjutan, dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat jangka panjang.
“Pendekatan ini penting agar inovasi tidak berhenti sebagai proyek sesaat, tetapi menjadi solusi nyata bagi persoalan daerah,” tegas Dewan Syamsul Fikri.
■ Transformasi Digital Dipercepat
Dalam menghadapi era modern, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama pengembangan inovasi daerah. Digitalisasi dinilai mampu mempercepat pelayanan.
“Termasuk meningkatkan efisiensi, serta membuka peluang baru dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi,” tuturnya.
■ Kolaborasi Jadi Kunci Ekosistem Inovasi
Oleh karenanya, Komisi IV DPRD Provinsi NTB juga menekankan pentingnya integrasi ekosistem riset dan inovasi melalui kolaborasi lintas sektor. “Ini penting untuk diperhatikan,” katanya.
“Karena sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan inovasi yang kuat dan berdaya saing tinggi,” imbuhnya.
■ Riset Harus Jadi Dasar Kebijakan
Tak hanya itu, pihak DPRD Provinsi NTB juga menyoroti soal pemanfaatan hasil penelitian. Dimana hal itu didorong untuk menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan.
“Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung oleh data dan kajian ilmiah yang komprehensif,” tegas Syamsul Fikri dikesempatan ini.
■ SDM dan Daerah Harus Naik Kelas
Lebih jauh, Komisi IV DPRD Provinsi NTB juga turut menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang riset dan inovasi secara berkelanjutan.
“Selain itu, pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota perlu diperluas guna mengurangi kesenjangan kapasitas inovasi antarwilayah di NTB,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumbawa itu.
■ Perlindungan Inovasi dan Dukungan Industri
Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, lebib lanjut disampaikan Syamsul Fikri, bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi perhatian serius.
Komisi IV juga mendorong agar inovasi terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri serta infrastruktur pendukung, sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
■ Fokus pada Ketahanan Pangan dan Lingkungan
Bahkan, masih kata Syamsul Fikri, bahwa pengembangan inovasi juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah serta sektor strategis lainnya.
“Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya dan inovasi lingkungan penting untuk menjawab tantangan keberlanjutan,” ujar pria yang juga Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB tersebut.
■ Perencanaan Harus Tajam dan Terukur
Tak hanya itu, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran inovasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Indikator kinerja inovasi juga harus terukur dan berbasis dampak, sehingga dapat dievaluasi secara objektif,” tegas politisi Demokrat yang dikenal cukup vocal itu.
■ Regulasi dan Sinergi Diperkuat
Terakhir, Syamsul Fikri juga menyampaikan bahwa, penguatan regulasi di bidang riset dan inovasi menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum.
“Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota juga harus ditingkatkan agar arah inovasi berjalan selaras dan terintegrasi,” demikian tegasnya lagi.
Sekedar informasi, melalui rekomendasi ini, DPRD NTB mengirim pesan tegas: era inovasi simbolik harus berakhir. Ke depan, inovasi daerah dituntut lebih konkret, terukur, dan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (*)
