NUSRAMEDIA.COM — Selasa (21/04/2026), DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna. Ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.
Dalam forum tersebut, rekomendasi Komisi IV DPRD NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 disampaikan secara tegas dan komprehensif.
Rekomendasi itu dibacakan oleh Juru Bicara Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri AR, yang menyoroti berbagai aspek strategis dalam penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Komisi IV menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di NTB harus bertransformasi dari sekadar respons terhadap kejadian menjadi upaya yang berorientasi pada pengurangan risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pendekatan ini penting, mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di sejumlah wilayah,” tegas Syamsul Fikri. Selain itu, DPRD mendorong optimalisasi program berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai oleh Komisi IV DPRD Provinsi NTB sebagai kunci dalam memperkuat ketahanan daerah dari ancaman bencana yang terus meningkat.
Dalam aspek tata kelola, Komisi IV DPRD NTB menekankan pentingnya evaluasi kinerja berbasis risiko sebagai dasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
“Indikator kinerja harus disempurnakan agar lebih berfokus pada hasil nyata dan dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif,” tegas Syamsul Fikri.
Sorotan juga diberikan pada sistem distribusi logistik kebencanaan. DPRD menilai perlunya perbaikan serius dalam tata kelola data dan mekanisme penyaluran bantuan.
“Ini agar lebih efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kondisi di lapangan,” ujar pria yang juga diketahui menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB tersebut.
Tak hanya itu, mitigasi struktural melalui penataan ruang berbasis risiko dan kebijakan relokasi yang terencana turut menjadi perhatian. Komisi IV juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat sebagai langkah preventif.
Kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga tidak luput dari evaluasi. Pihak Komisi IV meminta agar seluruh perangkat pendukung respons bencana benar-benar siap digunakan.
“Ini demi menjamin kecepatan dan ketepatan penanganan,” tegas Syamsul Fikri. Dalam hal anggaran, DPRD mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan.
Dengan harapan, agar sejalan dengan target kinerja yang memberikan dampak nyata. Program-program yang belum mencapai target diminta untuk segera dievaluasi secara menyeluruh.
Komisi IV juga menyoroti adanya kesenjangan kapasitas antar daerah yang perlu diatasi melalui pembinaan dan pendampingan. “Integrasi dokumen perencanaan juga penting diperhatikan, agar dapat menjadi pedoman operasional yang aplikatif di lapangan,” sarannya.
Secara khusus, Komisi IV DPRD NTB menekankan perlunya strategi terencana dan berbasis data dalam menghadapi potensi bencana kekeringan yang kerap melanda wilayah NTB.
“Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, terutama antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota, harus diperkuat untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan lebih efektif dan terpadu,” tutup Syamsul Fikri.
Melalui rekomendasi ini, DPRD NTB berharap penanggulangan bencana di daerah tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat secara berkelanjutan. (*)
