NUSRAMEDIA.COM — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Hadrian Irfani menyoroti soal alokasi anggaran yang akan diperuntukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Karena menurut dia, pada saat rapat koordinasi (rakor) anggaran untuk pengembangan sarpras peningkatan kualitas pelajar di NTB, dalam mempersiapkan SDM unggul, ada sekitar Rp131 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Pada saat kami rakor ada alokasi anggaran Rp131 miliar. Kepala Dinas menyampaikan ke kami, bahwa anggaran itu ternyata dipotong TAPD Rp110 miliar,” ujarnya.
“Tentu sebagai komisi yang bermitra dengan Dikbud mempertanyakan ini. Sejauh mana komitmen pemerintah ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita,” imbuh pria yang juga Ketua Fraksi PKB di Udayana tersebut.
Dikatakan Lalu Hadrian Irfani, meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya membangun SDM nya. Tetapi, lanjut dia, tentu harus diiringi dengan dukungan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
“Oleh karena itu, kami pertanyakan kepada TAPD. Sampai hari ini (Rabu 23/11 kemarin) belum dapat jawaban, kemana dialihkan anggaran itu. (Anggaran) tersisa Rp20 miliar. Kami ingin minta kejelasan itu kepada TAPD,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut diungkapkan Lalu Hadrian Irfani, resiko dari hal tersebut, tentunya akan menghambat program yang sudah disiapkan Dinas Dikbud NTB. Bahkan dinilainya bisa-bisa tidak jalan.
“Mislanya program peningkatan pendidikan dalam rangka menaikan IPM yang selalu terpuruk. Kemudian peningkatan sarpras tidak jalan. Karena hari ini kondisi sekolah baik negeri (maupun) swasta masih belum mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, menurut dia, kondisi sekolah juga masih sangat memperihatinkan. “Kondisi sekolahnya juga masih sangat tidak layak. Oleh sebab itu, kami meminta TAPD kembalikan lagi dana di Dikbud sebanyak 110 miliar rupiah itu,” pintanya.
Disisi lain, pria yang kerap disapa Lalu Arie itu tak menampik bahwa Dinas Dikbud NTB telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hanya saja, kata dia, DAU itu hadir dalam rangka mengakomodir sekolah-sekolah swasta.
“DAK sudah ada, dan DAU itu hadir dalam rangka akomodir sekolah-sekolah swasta, pentingnya disini. Sebab, selama ini sekolah swasta jarang diakomodir disentuh,” kata Legislator Udayana jebolan asal Dapil Lombok Tengah tersebut.
“Banyak sekolah swasta siswanya berjumlah banyak, tapi gedungnya sudah tidak layak. Bangunanya bocor, rusak dan sangat mengkhawatirkan dalam proses belajar mengajar, sehingga kami meminta TAPD kembalikan dana itu,” pinta Lalu Arie lagi.
Maka dari itu, secara tegas Ketua Komisi V DPRD NTB ini meminta TAPD dapat menjelaskan terkait adanya dugaan pemotongan anggaran sebesar Rp110 miliar ini. “TAPD harus jelaskan potongan 110 miliar rupiah itu dikemanakan. Kita juga sedang telurusi dikemanakan,” katanya.
“Postur anggaran itu dari Rancangan KUA-PPAS, Dikbud dapar anggaran DAU Rp131 miliar. Pemotongan itu awalnya tidak diketahui komisi V. Namun itu tersampaikan ketika rapat komisi,” sambungnya.
Lebih jauh dikatakan Lalu Arie, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Dinas Dikbud NTB belum lama ini, mereka tidak mengetahui secara pasti mengapa anggaran tersebut dipotong.
“Pengakuan dari Dikbud Jum’at pekan lalu, Kadis Dikbud dipanggil TAPD lalu diberikan sebuah amplop yang isinya pemberitahuan pemotongan DAU sebesar 110 M. Pengakuan Dikbud tidak tahu alasan mengapa TAPD memotong anggaran tersebut,” kata Lalu Arie.
“Makanya kami pertanyakan dikemanakan uang itu. Komisi V pun sudah menanyakan ke Ketua TAPD dan dijawab, sedang di cek. Jika tidak dikembalikan, Komisi V akan memberikan rekomendasi sebelum penetapan APBD 2023,” pungkasnya. (red)
