NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat paripurna, Senin (31/10). Rapat kali ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Turut mendampingi para Wakil Ketua I, II dan III yaitu Nauvar Furqoni Farinduan, Muzihir dan Yek Agil. Adapun fokus kali ini, yaitu Penyerahan Rancangan KUA-PPAS APBD 2023.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 kepada DPRD Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menuntaskan target pembangunan dan pencapaian demi terwujudnya NTB Gemilang.
“Proses penetapan Perda (Peraturan Daerah) ABPD-P (Perubahan) tahun anggaran 2022 telah sama-sama berhasil kita capai. Sekarang kita kembali menyatukan langkah dan kerja bersama untuk memulai proses menyusun Perda APBD 2023,” kata Bang Zul kerap orang nomor satu di NTB itu disapa. Rancangan KUA-PPAS APBD 2023 mencakup tiga komponen.
Pertama yaitu soal pendapatan daerah. Kedua belanja daerah, dan ketiga adalah pembiayaan daerah. Pendapatan daerah TA 2023 direncanakan sebesar Rp5,719 triliun lebih, yang mana terjadi peningkatan sebesar 1,14 persen dibandingkan dengan APBD-P 2022 sebesar Rp5,655 triliun lebih.
Kemudian, sambung Bang Zul, pendapatan asli daerah direncanakan naik sebesar 0,19 persen yang semula pada APBD-P 2022 sebesar Rp2,735 triliun lebih menjadi Rp 2,740 triliun lebih. “Pendapatan transfer direncanakan meningkat sebesar 3,07 persen yang semula pada APBD-P Rp 2,890 triliun lebih menjadi Rp 2,978 triliun lebih,” katanya.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mengalami penurunan yang semula berjumlah Rp30,154 miliar lebih menjadi Rp892 juta lebih atau turun sebesar Rp29,262 miliar lebih atau sebesar 97,04 persen,” tambah Doktor Ekonomi Industri tersebut.
Perubahan belanja daerah TA 2023 direncanakan sebesar Rp5,746 triliun lebih berkurang Rp554 miliar lebih dari anggaran pada APBD-P 2022 sejumlah Rp6,301 triliun lebih atau berkurang sebesar 8,81%. Dalam rancangan kua dan ppas tahun 2023 terdapat defisit anggaran Rp27 miliar rupiah.
Defisit ini, ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp27 miliar rupiah. “Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan dari silpa sebesar Rp50 miliar dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok hutang sebesar Rp23 miliar,” tutup Gubernur NTB.
Sekedar informasi, dalam agenda penyerahan KUA-PPAS 2023 ini, turut pula menyaksikan para anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Rapat paripurna DPRD NTB berlangsung singkat sesuai seperti yang diharapkan bersama. (red)
