NASIONAL

Sumbawa Peringkat 4 Besar Nasional

Kabupaten Sumbawa berhasil masuk sebagai peringkat 4 besar pemerintah kabupaten berkinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Kabupaten Sumbawa berhasil masuk sebagai peringkat 4 besar pemerintah kabupaten berkinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemberian SPM Award tersebut diadakan pada Rabu (24/4/2024) di Hotel Bidakara Jakarta yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

SPM Awards merupakan ajang pemberian penghargaan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berkinerja terbaik menerapkan SPM dalam rangka meningkatkan komitmen kepala daerah.

Terutama dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal serta melakukan pembinaan umum dan teknis penerapan SPM di daerah.

Termasuk meningkatkan koordinasi Tim Sekretariat Bersama Tingkat Pusat dengan Tim Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pada kegiatan SPM Award 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Drs. Irawan Subekti, bersama pengampuh pelaporan SPM yaitu Kepala Bagian Pemerintahan, Budi Santoso, S.Sos., M.Si.

Baca Juga:  NTB Jaga Stabilitas Harga Bapok Jelang Hari Raya Idul Adha

Merespon pencapaian Kabupaten Sumbawa ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Drs. Irawan Subekti, menyampaikan hal ini segera akan dilaporkan kepada Bupati. Karena dengan pencapaian ini akan menjadi spirit bersama.

Dimana dapat menjadi motivasi sekaligus evaluasi bagi Tim Penerapan SPM Kabupaten Sumbawa untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

Secara teknis, Kepala Bagian Pemerintahan, Budi Santoso, S.Sos., M.Si menjelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap entitas pemerintahan wajib memberikan SPM kepada yang berhak.

Termasuk memastikan bahwa SPM adalah urusan wajib menjadi hak setiap warga negara dan menjadi prioritas bagi daerah serta prioritas belanja daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Baca Juga:  Pemprov NTB Selaraskan Komitmen dengan Kabupaten/Kota

Yaitu tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah warga negara dasar yang SPM diprioritaskan penganggarannya, yang dipertegas dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai urusan wajib layanan dasar yang tercantum dalam SPM.

Selanjutnya Permendagri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai kerangka teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

“Sehingga atas penilaian Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mampu berada pada peringkat 4 (empat) nasional dan hal ini menjadi gambaran keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam penerapan SPM,” terang Kabag Pemrintahan.

Konfirmasi lebih detil disampaikan Pejabat Teknis SPM selaku sub koordinator kegiatan teknis otonomi daerah, Analis Kebijakan Ahli Muda, Apriadi Kusuma, S.STP., MM.Inov., bahwa indikator penilaian SPM Award ini sangat kompleks.

Baca Juga:  Empat Ambulance Desa Kembali Bakal Direalisasikan Tahun Ini

Meliputi Indeks Pencapaian (IP) SPM, Komitmen anggaran penerapan SPM, Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM, Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM, kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara periodik (triwulanan) melalui aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM).

Untuk penguatan lebih lanjut, Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam pernyataannya mengutip pointer yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, sebagai penekanan terkait langkah strategis Pencapaian SPM yaitu meliputi meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Khususnya terkait urusan wajib pelayanan dasar, meningkatkan strategi dan inovasi dalam penyelenggaraan SPM serta memastikan integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian memperkuat tim penerapan SPM serta mengawal pelaksanaan rencana aksi yang sudah ditetapkan, memastikan penerapan SPM dilaporkan dengan baik melalui aplikasi e-SPM setiap triwulannya. “Dengan demikian diharapkan capaian SPM kedepan bisa konsisten lebih meningkat dan lebih baik lagi,” pungkasnya. (red)