NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif pada periode 2025–2026 dengan menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama.
Fokus tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada penguatan kemandirian masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, S.T., M.Si, menegaskan bahwa salah satu strategi kunci yang tengah didorong adalah penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dimana pengelolaan potensi kawasan dilakukan secara langsung dan lebih fleksibel untuk meningkatkan pelayanan publik. “Melalui BLUD, potensi kawasan dapat dikelola lebih optimal oleh masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan,” ujarnya di Mataram.
Ia mencontohkan pelabuhan perikanan di Labuhan Lombok yang memiliki potensi pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun pada 2025. Namun, sebelum penerapan BLUD, kurang dari 10 persen pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan publik, seperti penyediaan air bersih bagi kapal.
Melihat kondisi tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan segera didorong bertransformasi menjadi BLUD agar mampu mengelola anggaran secara lebih mandiri dan responsif.
Saat ini, Pemprov NTB tengah memproses perubahan sejumlah UPT menjadi BLUD pada 2026, di antaranya UPT Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Sumbawa, serta sejumlah balai pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah Lombok, Sumbawa, dan Bima-Dompu.
Selain penguatan kelembagaan, Dislutkan NTB juga mendorong hilirisasi industri agromaritim untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Beberapa program strategis yang tengah disiapkan antara lain pembangunan pabrik udang vaname dan rumput laut.
Sementara itu, komoditas tuna dan cakalang telah menunjukkan kinerja positif. Di kawasan Labuhan Lombok, industri pengolahan dengan investasi asing tercatat mampu mengekspor hingga 650 ton pada tahun lalu. Pengembangan juga diarahkan ke wilayah Bima, khususnya melalui pembangunan Pelabuhan Soro Adu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi tuna di NTB.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan. Melalui regulasi daerah, pelaku usaha diberikan kemudahan perizinan, akses permodalan, serta kepastian hukum untuk mendorong pertumbuhan usaha berbasis laut.
Dalam konteks ketahanan pangan, Dislutkan NTB turut meningkatkan ketersediaan stok ikan, tidak hanya melalui balai pembenihan pemerintah, tetapi juga dengan memperkuat sentra produksi milik masyarakat.
Secara keseluruhan, potensi kelautan dan perikanan NTB dinilai sangat besar dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Wilayah perairan seluas 29.159,04 km² mendukung sektor perikanan tangkap dengan potensi hingga 298.576 ton per tahun di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir dan lepas pantai juga mencapai lebih dari 185.518 ton per tahun, dengan komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol, hingga hiu. Sementara itu, potensi budidaya laut mencapai 72.862 hektare, didukung oleh budidaya air payau seluas 27.927 hektare dan air tawar 31.758 hektare.
Tak hanya itu, kekayaan ekosistem pesisir NTB juga menjadi kekuatan besar, dengan terumbu karang seluas 76.420 hektare, padang lamun, mangrove, serta 17 kawasan konservasi perairan.
Potensi tersebut juga menopang sektor pariwisata bahari, terutama di kawasan unggulan seperti Gili Trawangan dan perairan Sumbawa yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tinggi dengan sekitar 700 spesies ikan karang.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis sektor kelautan dan perikanan akan menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. (*)
