NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan kebutuhan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Dukungan penuh, khususnya dalam aspek komunikasi dan publikasi, disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik, saat menerima kunjungan Tim Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Kominfotik NTB, Mataram.
“Kami siap mendukung Badan Gizi Nasional, terutama dalam penyebarluasan informasi dan komunikasi terkait program MBG di NTB,” ujarnya. Ia menjelaskan, implementasi MBG di NTB tergolong paling progresif secara nasional.
Hal ini terlihat dari perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melampaui target awal. Dari target 700 dapur, kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.300 dapur MBG.
Meski demikian, sejumlah dinamika di lapangan tetap terjadi. Salah satunya adalah penundaan operasional ratusan dapur MBG yang menurutnya merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan.
“Isu seperti suspend operasional, keracunan, maupun ketidaksesuaian menu, persentasenya kecil. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons cepat agar informasi tidak berkembang liar di masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya momentum “golden time” dalam komunikasi publik untuk meredam potensi disinformasi. Selain itu, transparansi data juga dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Kominfotik NTB juga mendorong publikasi rutin perkembangan SPPG setiap bulan, termasuk data serapan tenaga kerja, jumlah penerima manfaat, hingga kualitas layanan.
“Dengan data yang akurat dan terbuka, isu negatif bisa ditangkal secara efektif,” tambahnya. Ke depan, Pemprov NTB berencana mengintegrasikan program MBG dengan berbagai program lain, seperti koperasi desa dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Bahkan, tengah disiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur yang mengatur keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur MBG.
Sementara itu, perwakilan BGN menegaskan bahwa fokus utama program MBG tetap pada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah, dalam rangka percepatan penurunan stunting.
BGN juga menekankan pentingnya dukungan data dari pemerintah kabupaten/kota agar layanan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Selain stunting, isu pernikahan usia dini turut menjadi perhatian serius.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat kurang mampu yang sempat terdampak saat program bantuan mengalami penghentian sementara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberlanjutan intervensi pemerintah.
Di era digital saat ini, media sosial dan grup percakapan menjadi kanal utama penyebaran informasi. Oleh karena itu, BGN mengedepankan strategi komunikasi yang cepat, tegas, dan langsung pada sumber isu.
“Isu tidak boleh dibiarkan berkembang. Harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, penguatan pengawasan terhadap operasional SPPG juga terus dilakukan, termasuk penegasan terhadap mitra agar tetap menjaga standar layanan di tengah dinamika operasional.
Sebagai bagian dari dukungan program MBG, pemerintah juga menjalankan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Lebih dari 30.000 sarjana direkrut sebagai ASN/PPPK untuk mengelola SPPG, mengawal distribusi pangan bergizi, serta menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat lokal.
Dengan sinergi lintas sektor dan penguatan komunikasi publik, program MBG diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat NTB. (*)
